Merger senilai US$110 miliar antara Paramount Skydance dan Warner Bros Discovery telah mendapat lampu hijau dari Komisi Eropa. Namun, transaksi yang nilainya sekitar Rp1.760 triliun itu belum bisa dituntaskan karena gugatan hukum di Amerika Serikat masih berjalan.
Penundaan di AS berpotensi mahal bagi Paramount apabila kesepakatan tidak rampung sebelum 30 September. Perusahaan wajib membayar ticking fee sekitar US$7 juta per hari kepada pemegang saham Warner Bros hingga transaksi resmi ditutup.
Hakim AS Araceli Martínez-Olguín telah menunda sementara proses akuisisi agar gugatan dari koalisi 12 negara bagian dapat dipertimbangkan. Penundaan tersebut belum menjadi putusan akhir atas perkara merger, tetapi membuat jadwal penyelesaian transaksi menjadi lebih berisiko.
Koalisi negara bagian itu mengajukan gugatan untuk memblokir kesepakatan pada pekan lalu. Mereka menilai merger dapat menimbulkan “kerugian substansial bagi bioskop, distributor TV kabel dasar, dan pada akhirnya, penonton di seluruh negeri.”
Posisi Regulator di Tiga Wilayah
| Wilayah | Status | Fokus Kekhawatiran |
|---|---|---|
| Uni Eropa | Menyetujui merger | Persaingan distribusi film bioskop |
| Amerika Serikat | Proses ditunda sementara oleh pengadilan | Dampak terhadap bioskop, TV kabel dasar, dan penonton |
| Inggris | Mempertimbangkan intervensi | Berita lokal, tayangan anak, dan pasar streaming |
Persetujuan Uni Eropa diberikan setelah Paramount menyetujui syarat penting terkait distribusi film. Perusahaan harus mengakhiri kemitraan distribusi film utama dengan Universal Pictures di wilayah Eropa dalam waktu 13 bulan.
Selain mengakhiri kerja sama tersebut, Paramount juga dilarang membuat kemitraan distribusi serupa selama 10 tahun. Ketentuan itu dirancang untuk menjawab kekhawatiran pengawas persaingan bahwa perusahaan hasil merger dapat memiliki kendali berlebihan atas jalur perilisan film bioskop.
Merger Paramount-Warner Bros menjadi perhatian karena menyatukan aset besar di industri film, televisi, dan streaming. Dalam kasus Eropa, fokus regulator tertuju pada potensi penggabungan jalur distribusi dengan perusahaan pesaing.
Departemen Kehakiman AS sebelumnya menyatakan dukungan terhadap kesepakatan itu pada Juni lalu. Akan tetapi, dukungan tersebut tidak menghentikan negara-negara bagian untuk membawa keberatan mereka ke pengadilan.
Pengacara transaksi korporasi dari Farrell Fritz, Alon Kapen, menilai penundaan sementara ini memiliki arti penting bagi proses hukum berikutnya. “Penundaan sementara (TRO) ini hanya jeda singkat dan belum memutuskan perkara, tetapi ini menandakan bahwa pengadilan memandang serius teori pasar bioskop yang diajukan negara-negara bagian,” ujarnya.
Tekanan dari Serikat Penulis
Penolakan juga datang dari Writers Guild of America atau WGA, serikat penulis di Amerika Serikat. Organisasi itu menyoroti risiko merger terhadap lapangan kerja dan tingkat gaji para penulis.
Kepala WGA Tom Fontana menilai perusahaan gabungan berpotensi mempunyai “kekuatan yang sangat besar untuk menekan gaji kami.” Ia juga mengkhawatirkan merger akan “menghilangkan peluang bagi para penulis pemula.”
Di Inggris, regulator masih mempertimbangkan apakah perlu melakukan intervensi atas transaksi tersebut. Kekhawatiran yang diperiksa mencakup dampak terhadap berita lokal, program televisi anak-anak, serta persaingan di pasar streaming.
Menurut mediaindonesia.com, Paramount membantah anggapan bahwa penggabungan ini akan merugikan penonton. Perusahaan menyatakan komitmen untuk merilis sedikitnya 30 film di bioskop setiap tahun, atau dua kali jumlah produksi mereka saat ini.
Komitmen rilis tersebut menjadi salah satu argumen Paramount dalam menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Namun, penyelesaian merger tetap bergantung pada hasil proses hukum di AS dan penilaian regulator di wilayah lain.
