Motor Berlogo BGN Ternyata Untuk Operasional Kepala SPPG, Ini Penjelasan Dadan Hindayana

Ramai di media sosial soal sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional atau BGN yang terlihat digunakan dalam kegiatan operasional program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan motor itu memang milik BGN dan masuk dalam perencanaan anggaran 2025 untuk mendukung kerja lapangan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Dadan menjelaskan, kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang operasional Kepala SPPG agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif di daerah. Ia menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers pada Selasa dan menepis berbagai spekulasi yang muncul setelah foto maupun video motor berlogo BGN beredar luas di media sosial.

Motor dibeli untuk mendukung operasional BGN

Menurut Dadan, pengadaan motor itu bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari program yang sudah tercantum dalam anggaran. Ia menyebut proses realisasi pembelian dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Kendaraan tersebut diproyeksikan menjadi sarana mobilitas bagi petugas yang bertugas di lapangan, terutama dalam memastikan distribusi dan pengawasan program makan bergizi gratis berjalan lancar. BGN menilai kebutuhan kendaraan operasional penting karena pelaksanaan program menyentuh banyak titik layanan di seluruh Indonesia.

Jumlah 70.000 unit disebut hoaks

Dadan juga meluruskan informasi yang menyebut jumlah pengadaan motor mencapai 70.000 unit. Ia menegaskan angka itu tidak benar dan meminta publik tidak ikut menyebarkan kabar yang keliru.

Ia menyebut realisasi pengadaan motor listrik yang telah berjalan saat ini berjumlah 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan pada tahun anggaran 2025. Data itu sekaligus membantah kabar yang beredar luas di jagat maya.

Belum dibagikan ke Kepala SPPG

Meski sudah ada unit yang direalisasikan, motor berlogo BGN itu belum langsung diterima oleh para Kepala SPPG. Dadan menjelaskan distribusi belum dilakukan karena masih ada tahapan administrasi yang harus dipenuhi.

Salah satu proses yang wajib dilewati adalah pencatatan kendaraan sebagai Barang Milik Negara atau BMN. Setelah seluruh dokumen lengkap, barulah motor itu dapat disalurkan sesuai kebutuhan operasional.

Tahapan yang masih berlangsung

1. Pengadaan masuk dalam anggaran BGN tahun 2025.
2. Realisasi pembelian motor listrik berjalan bertahap sejak Desember 2025.
3. Total unit yang dipesan sebanyak 25.000.
4. Unit yang sudah terealisasi mencapai 21.801.
5. Motor belum dibagikan karena masih menunggu pencatatan sebagai BMN.

BGN menilai penjelasan ini penting agar publik melihat pengadaan kendaraan tersebut dalam konteks dukungan operasional program, bukan sebagai pemborosan atau pengadaan yang tidak jelas. Lembaga itu juga berharap informasi yang beredar di media sosial tidak dipotong dari konteksnya, karena motor tersebut disiapkan untuk memperlancar pelaksanaan MBG di berbagai wilayah.