Masyarakat kini bisa mengecek status penerima bansos dengan memanfaatkan data e-KTP melalui laman resmi Kemensos. Pemeriksaan ini penting karena pencairan bantuan sosial periode April disebut mulai disiapkan untuk Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT.
Langkah pengecekan ini juga menjadi bagian dari percepatan sinkronisasi data penerima yang dilakukan pemerintah. Warga dapat memastikan lebih awal apakah namanya masih tercantum sebagai penerima aktif sebelum penyaluran dana masuk ke tahap berikutnya.
Pengecekan bisa dilakukan lewat situs resmi
Warga cukup menyiapkan data domisili sesuai e-KTP dan nama lengkap untuk melakukan pencarian mandiri. Proses ini hanya bisa dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Berikut langkah pengecekannya:
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi wilayah domisili sesuai e-KTP.
- Ketik nama lengkap sesuai identitas.
- Masukkan kode captcha yang tampil di layar.
- Tekan tombol “Cari Data”.
- Sistem akan menampilkan status kepesertaan, jenis program, dan informasi penyaluran.
Cara ini dinilai memudahkan warga memantau status bantuan tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Pemeriksaan mandiri juga membantu penerima mengetahui apakah data mereka sudah masuk dalam daftar salur terbaru.
PKH dan BPNT masuk jadwal pencairan triwulan kedua
Kemensos menyiapkan penyaluran PKH dan BPNT untuk triwulan kedua setelah pembaruan data dipercepat. Perubahan jadwal ini dilakukan bersama Badan Pusat Statistik atau BPS agar data penerima lebih cepat dipakai sebagai dasar penyaluran.
Pemerintah memajukan tenggat penyerahan data dari tanggal 20 menjadi tanggal 10 pada setiap awal kuartal. Langkah ini memberi ruang lebih panjang bagi proses distribusi bantuan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan percepatan itu diharapkan membuat penyaluran berlangsung lebih baik. “Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan ya prosentase penyalurannya terus meningkat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026), dikutip dari situs Kemensos.
Besaran bantuan yang disalurkan
Penerima BPNT atau Program Sembako tetap memperoleh alokasi Rp200.000 per bulan. Dana itu cair Rp600.000 setiap kuartal sesuai jadwal penyaluran yang ditetapkan pemerintah.
Adapun besaran PKH berbeda menurut kategori penerima. Berikut rinciannya:
| Kategori penerima | Nilai bantuan per triwulan |
|---|---|
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp2.700.000 |
| Ibu hamil atau nifas | Rp750.000 |
| Anak usia 0-6 tahun | Rp750.000 |
| Lansia 60 tahun ke atas | Rp600.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 |
| Pelajar SMA sederajat | Rp500.000 |
| Pelajar SMP sederajat | Rp375.000 |
| Pelajar SD sederajat | Rp225.000 |
Skema bantuan ini menjadi acuan utama bagi keluarga penerima manfaat yang masuk dalam daftar sasaran. Pemeriksaan status di laman resmi tetap menjadi langkah awal untuk memastikan data sesuai dengan hasil pemutakhiran terbaru.
Data DTSEN jadi dasar penyaluran
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut konsolidasi data telah dilakukan untuk persiapan DTSEN triwulan kedua. Data tersebut menjadi landasan utama bagi Kemensos dalam menyalurkan bantuan sosial sasaran.
Amalia menjelaskan bahwa pembaruan data ini penting agar proses distribusi lebih tepat sasaran. Pemerintah menempatkan DTSEN sebagai basis utama dalam menentukan penerima manfaat pada tahap penyaluran berikutnya.
Dengan pembaruan data yang dipercepat, warga yang ingin memastikan status bansos perlu segera mengecek e-KTP mereka di laman resmi Kemensos. Informasi yang muncul di situs itu akan menunjukkan apakah nama yang bersangkutan masih terdaftar, program yang diterima, dan detail penyaluran dana yang sedang diproses.
