Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menyebut surat rekomendasi pembelian BBM subsidi telah memudahkan nelayan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, untuk melaut. Kebijakan ini membantu nelayan mendapatkan BBM sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang lebih tertib dan terarah.
Di Teluk Bayur, manfaat itu dirasakan langsung oleh para nelayan yang bergantung pada pasokan BBM untuk berangkat melaut setiap hari. Mereka menilai proses pengajuan hingga pengambilan BBM subsidi kini lebih jelas dan tidak lagi menyulitkan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.
Nelayan merasa terbantu
Pemilik kapal ikan, Azwin, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan kecil di Kota Padang bisa lebih mudah dipenuhi. Ia juga berterima kasih kepada BPH Migas atas dukungan dalam pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.
Azwin mengatakan, keberadaan BBM subsidi sangat penting bagi aktivitas melaut. Ia menegaskan kebutuhan itu menjadi penopang utama bagi nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Ketua Usaha Bersama Bagan Setra Abadi, Erwin BL, juga menilai perhatian pemerintah sangat membantu keberlangsungan usaha nelayan. Menurut dia, ketersediaan BBM subsidi memberi ruang agar operasional perahu tetap berjalan.
Nelayan lainnya, Jasrizal, menyebut kebijakan ini memberi manfaat langsung karena BBM subsidi merupakan kebutuhan utama saat melaut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan.
“Satu liter pun kami jaga,” ujarnya, sembari berharap penyaluran BBM subsidi terus berjalan lancar tanpa kendala.
Mekanisme penyaluran lebih tertib
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa surat rekomendasi menjadi instrumen penting untuk memastikan BBM subsidi diterima nelayan yang berhak. Dengan mekanisme itu, proses pengambilan BBM juga dapat berjalan lebih tertib.
Wahyudi menekankan pentingnya komitmen bersama antara BPH Migas, konsumen pengguna atau nelayan, dan badan usaha penugasan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan. Ia berharap kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi nelayan yang membutuhkan.
Di Teluk Bayur, nelayan memanfaatkan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi di SPBU terdekat yang berjarak sekitar tiga kilometer. Pengambilan BBM dilakukan langsung oleh nelayan atau diwakilkan kepada anggota kelompok nelayan dengan surat kuasa.
Kebutuhan BBM subsidi di wilayah itu berkisar antara 600 hingga 1.200 liter untuk keperluan melaut selama 5 hingga 7 hari. Pola kebutuhan tersebut membuat BBM menjadi komponen penting dalam menjaga rutinitas melaut para nelayan.
Pengawasan dan pemanfaatan teknologi
Wahyudi juga meninjau penyaluran BBM subsidi melalui surat rekomendasi di SPBU Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Dari hasil peninjauan, seluruh nelayan terpantau telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Ia menyebut pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelian BBM subsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Mekanisme ini memperkuat pengawasan agar distribusi BBM tetap berada pada jalur yang benar.
Penerbitan surat rekomendasi bagi nelayan juga diperkuat oleh surat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, pembelian BBM subsidi tetap mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Wahyudi menegaskan BBM subsidi harus dibeli secara terukur sesuai kebutuhan nelayan saat melaut. Ia juga menyebut kebijakan itu diperuntukkan bagi kapal nelayan dengan ukuran di bawah 30 GT.
Dukungan untuk produktivitas nelayan
BPH Migas berharap BBM subsidi semakin tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat yang berhak. Ketersediaan BBM dinilai akan menjaga produktivitas nelayan sekaligus mendukung perekonomian mereka.
Di Teluk Bayur, kampung nelayan juga memiliki fasilitas penjualan hasil melaut langsung kepada masyarakat. Lokasinya yang dekat dengan permukiman dan pelabuhan utama membuat distribusi hasil tangkapan lebih mudah dilakukan.
Wahyudi menambahkan, konsumsi ikan yang rutin memiliki nilai penting bagi masyarakat karena kandungan proteinnya tinggi. Ia menilai kebiasaan itu dapat mendukung lahirnya generasi muda yang lebih sehat dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi. Kehadiran para pihak ini memperlihatkan bahwa pengelolaan BBM subsidi untuk nelayan membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar penyalurannya tetap tertib dan tepat sasaran.
