Komite Kehakiman DPR Filipina menyatakan telah menemukan bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini membuat proses pemakzulan bergerak ke tahap yang lebih menentukan, sekaligus membuka jalan bagi sidang pleno DPR saat Kongres kembali bersidang bulan depan.
Jika proses berlanjut, pengaduan itu harus mengantongi dukungan minimal sepertiga anggota DPR agar bisa diteruskan ke Senat. Dalam skenario terburuk bagi Duterte, ia dapat dicopot dari jabatannya dan dikenai larangan berpolitik seumur hidup.
Dukungan komite menguat
Dalam pemungutan suara di tingkat komite, seluruh 53 anggota menyatakan setuju bahwa terdapat cukup bukti untuk melanjutkan pemakzulan. Langkah ini menandai perkembangan besar dalam proses yang sejak awal memicu sorotan politik di Filipina.
Duterte menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui pengacaranya, ia menyebut proses yang berjalan sarat muatan politik dan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
“Temuan adanya bukti yang cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga,” kata pengacara Duterte dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/4/2026). Ia juga menegaskan bahwa proses di komite telah meluas melampaui batas pengaduan yang seharusnya diverifikasi.
Tuduhan yang membayangi Duterte
Dorongan pemakzulan terhadap Duterte datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduh dirinya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Tuduhan itu memperdalam tekanan politik yang sudah lebih dulu membayangi keluarga Duterte. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga sedang bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba.
Situasi ini membuat posisi keluarga Duterte semakin terjepit di tengah dinamika politik nasional Filipina. Proses hukum yang terjadi bersamaan menambah beban politik bagi salah satu dinasti paling berpengaruh di negara itu.
Hubungan yang merenggang dengan Marcos
Kasus ini juga memperuncing konflik antara Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan menang telak, tetapi hubungan mereka belakangan memburuk.
Dengan Marcos yang hanya bisa menjabat satu periode menurut konstitusi, Duterte sempat digadang-gadang sebagai kandidat kuat pada pemilihan presiden 2028. Pada Februari lalu, ia bahkan sudah menyatakan niat untuk maju, sembari sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.
Kondisi itu membuat proses pemakzulan bukan hanya soal hukum dan etika jabatan, tetapi juga berpengaruh besar pada peta kekuasaan menuju pemilihan berikutnya. Jika berlanjut, peluang politik Duterte bisa terpukul keras karena ancaman pencopotan dan larangan berpolitik seumur hidup.
Bukan pertama kali menghadapi tekanan
Ini juga bukan kali pertama Sara Duterte berhadapan dengan upaya pemakzulan. Sebelumnya, upaya serupa sempat ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dianggap cacat prosedur.
Presiden Marcos sendiri juga pernah lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari setelah ditolak oleh mayoritas sekutunya di Kongres. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa proses pemakzulan di Filipina sangat dipengaruhi konstelasi politik di lembaga legislatif.
Jika proses saat ini terus maju hingga putusan akhir, Sara Duterte bisa menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain pernah menghadapi proses serupa, meski sebagian memilih mundur sebelum persidangan, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tercatat sebagai satu-satunya yang divonis bersalah.
