Seringnya pemadaman listrik di berbagai daerah kembali memunculkan sorotan terhadap rapuhnya sistem kelistrikan nasional. Di tengah kondisi itu, pakar ITS menilai PLTS atap rumah tangga bisa menjadi salah satu solusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, menekankan bahwa pembenahan tata kelola listrik dan percepatan transisi energi perlu berjalan bersamaan. Menurut dia, sistem yang andal harus ditopang oleh kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, dan pasokan energi primer.
Ketergantungan besar pada batu bara masih jadi masalah
Arman menilai sistem kelistrikan Indonesia masih terlalu bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara. Ia menyebut kondisi itu dipengaruhi lemahnya implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) dan sinkronisasi antarlembaga dalam menjamin pasokan energi primer yang belum optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa perkiraan kebutuhan listrik yang sempat disebut akan turun setelah pandemi ternyata meleset. Aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur digital justru membuat kebutuhan energi tetap bergerak naik sehingga perencanaan kelistrikan harus lebih adaptif.
EBT dan desentralisasi energi
Arman mendorong pemerintah untuk serius mengimplementasikan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah mitigasi strategis. Menurutnya, pasokan EBT domestik yang melimpah dapat meredam dampak volatilitas harga energi global sekaligus memangkas beban subsidi negara.
Ia juga menganjurkan desentralisasi energi melalui konsep prosumer, yakni masyarakat menjadi produsen sekaligus konsumen energi. Skema ini dinilai dapat meningkatkan ketahanan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sistem kelistrikan yang terpusat.
| Aspek | Penjelasan | Angka/Keterangan |
|---|---|---|
| PLTS atap rumah tangga | Salah satu bentuk prosumer yang disarankan Arman | Biaya sekitar Rp 1.100/kWh |
| Listrik konvensional | Tarif pembanding yang disebut dalam artikel | Sekitar Rp 1.400/kWh |
PLTS atap dinilai lebih murah dan perlu dukungan regulasi
Salah satu bentuk nyata dari konsep prosumer adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap skala rumah tangga. Arman menyebut biaya pembangkitan listriknya lebih rendah, sekitar Rp 1.100 per kilowatt hour (kWh), dibandingkan tarif listrik konvensional yang mencapai sekitar Rp 1.400 per kWh.
“Partisipasi publik seperti PLTS atap ini perlu didukung penuh dan tidak dipersulit regulasinya,” kata dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut. Ia menilai kebijakan energi perlu disusun dengan cara pandang sistemik agar rantai pasok energi lebih kuat menghadapi ancaman krisis.
Dalam pernyataannya yang dilansir situs ITS, Arman juga menekankan perlunya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tepat agar rakyat tidak semakin terbebani. Gagasan kemandirian energi itu disebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau.