Kemenangan Argentina 2-1 atas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta kembali membuka luka sejarah yang belum benar-benar tertutup. Seusai laga, sejumlah pemain Argentina mengangkat spanduk bertuliskan “Las Malvinas Son Argentinas”, yang berarti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina.
Aksi di lapangan itu memicu keberatan dari pemerintah Inggris karena pesan tersebut dianggap bernuansa politik. Perseteruan ini bukan sekadar rivalitas sepak bola, melainkan berkaitan dengan klaim kedaulatan atas gugusan pulau di Atlantik Selatan yang diperebutkan selama berabad-abad.
Spanduk yang Memantik Respons Inggris
Sekretaris Negara untuk Bisnis dan Perdagangan Inggris, Peter Kyle, menilai pembentangan spanduk Malvinas sebagai pelanggaran serius karena membawa pesan politik ke pertandingan. Inggris kemudian mendesak FIFA menyelidiki tindakan para pemain Argentina.
Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai tuan rumah mengambil sikap berbeda dalam isu tersebut. Kepala Task Force FIFA World Cup 2026 Gedung Putih, Andrew Giuliani, menyatakan pada Jumat, 17 Juli 2026, tim Argentina memiliki kesempatan dan kemampuan menyampaikan pernyataan itu selama berada di AS.
Giuliani merujuk pada perlindungan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sengketa Malvinas masih mudah muncul bahkan dalam panggung olahraga global.
| Aspek | Argentina | Inggris |
|---|---|---|
| Nama kepulauan | Las Malvinas | Falkland Islands |
| Dasar posisi | Menganggap wilayah ini bagian dari kedaulatan sejak merdeka dari Spanyol pada 1816 | Menguasai kepulauan sejak 3 Januari 1833 |
| Pandangan atas penduduk | Pemukiman yang dibentuk Inggris, sehingga tidak berhak menentukan status wilayah | Masa depan wilayah ditentukan oleh penduduknya sendiri |
Pulau Kecil dengan Sengketa Panjang
Las Malvinas, yang dikenal secara internasional sebagai Falkland Islands, berada sekitar 480 kilometer dari pesisir Argentina. Wilayah itu terdiri atas dua pulau utama dan ratusan pulau kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3.600 jiwa.
Ekspedisi dari Inggris, Prancis, dan Spanyol pernah mendatangi serta menghuni kepulauan tersebut sejak akhir abad ke-16. Klaim atas wilayah itu pun berganti-ganti selama beberapa abad sebelum Inggris menguasainya pada 1833 dan menetapkannya sebagai wilayah mahkota.
Argentina tidak pernah menerima penguasaan Inggris tersebut. Negara itu memandang Malvinas sebagai bagian dari wilayah yang diwarisi setelah kemerdekaan dari Spanyol pada 1816.
Pada referendum 2013, mayoritas penduduk Falkland memilih tetap menjadi wilayah Inggris. Pemerintah Inggris menjadikan hasil itu sebagai dasar bahwa warga setempat berhak menentukan masa depan kepulauan.
Argentina memiliki pandangan berlawanan mengenai referendum tersebut. Menurut posisi Argentina, penduduk yang ada sekarang berasal dari pemukiman bentukan Inggris sehingga prinsip penentuan nasib sendiri tidak dapat diterapkan untuk menentukan kedaulatan wilayah.
Perang 74 Hari yang Mengubah Politik Argentina
Ketegangan berubah menjadi perang terbuka pada 2 April 1982 ketika Argentina mengirim ribuan tentara untuk merebut kepulauan itu. Upaya Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan membujuk junta militer Argentina agar membatalkan invasi tidak berhasil.
Inggris merespons dengan mengirim armada perang besar, termasuk kapal perang dan kapal selam, untuk mengambil kembali kepulauan tersebut. Konflik ini kemudian dikenal sebagai Perang Falkland 1982 atau Perang Malvinas.
Perang berlangsung selama 74 hari dan berakhir dengan menyerahnya pasukan Argentina. Lebih dari 900 orang tewas dalam konflik itu, dengan sebagian besar korban merupakan tentara Argentina.
| Peristiwa | Waktu | Dampak |
|---|---|---|
| Invasi Argentina | 2 April 1982 | Argentina mengirim ribuan tentara ke kepulauan |
| Perang Malvinas | 74 hari | Inggris merebut kembali wilayah dan Argentina menyerah |
| Referendum Falkland | 2013 | Mayoritas warga memilih tetap menjadi wilayah Inggris |
Kekalahan itu mengguncang junta militer Argentina yang dipimpin Leopoldo Galtieri. Galtieri mengundurkan diri beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengumumkan kemenangan Inggris.
Meski kalah dalam perang, Argentina tetap mempertahankan klaimnya hingga kini. Menurut laporan www.detik.com, klaim atas Malvinas juga tercantum dalam Konstitusi Argentina dan terus menjadi bagian dari identitas nasional negara tersebut.
Setiap 10 Juni, pemerintah dan rakyat Argentina memperingati pembentukan Komando Politik dan Militer untuk Kepulauan Malvinas serta pulau-pulau di sekitar Tanjung Horn. Kementerian Luar Negeri Argentina menyebutnya sebagai “sebuah peristiwa penting dalam penegasan historis, hukum, dan politik atas hak kedaulatan kita di Atlantik Selatan.”
