Rencana pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) membuka jalur pendidikan yang terhubung dari sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pembinaan calon pegawai pemerintahan dan BUMN. Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menyebut konsolidasi ini diarahkan untuk menyiapkan pemimpin Indonesia pada masa depan.
Skema tersebut tidak menggantikan peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. BPPK disebut akan bekerja melalui sinergi agar kedua kementerian tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.
Donny menyampaikan penjelasan itu seusai pelantikannya di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026). Menurutnya, perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan sumber daya manusia menjadi dasar gagasan integrasi pendidikan pada sejumlah jenjang.
Jalur yang ingin dibangun mencakup pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi melalui URI, serta pendidikan untuk pemerintahan. Lulusan SMA unggul diharapkan dapat melanjutkan ke URI sebelum memasuki pemerintahan atau badan usaha milik negara.
Tiga lembaga dalam satu pengelolaan
Di bawah BPPK nantinya terdapat tiga institusi dengan cakupan pembinaan yang berbeda. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang sudah ada dan akan diintegrasikan dengan tambahan tugas serta fungsi.
| Institusi | Fokus Pengelolaan |
|---|---|
| Badan Pengelola Sekolah Unggulan | Pendidikan sekolah unggulan |
| Badan Pengelola Perguruan Tinggi | Pendidikan tinggi, termasuk URI |
| Lembaga Administrasi Negara | Pembinaan untuk ASN dan BUMN |
Donny mengatakan sekolah unggulan Garuda, baik yang baru maupun hasil transformasi, menjadi bagian dari ekosistem yang hendak dikonsolidasikan. Selain itu, pemerintah juga disebut akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia.
Konsep tersebut disebut memiliki kemiripan dengan Institut National du Service Public atau INSP di Prancis. Donny menilai lembaga itu dikenal sebagai tempat pendidikan sejumlah pejabat tinggi di negara tersebut.
URI diproyeksikan menjadi salah satu penghubung antara pendidikan sekolah unggul dan kebutuhan kepemimpinan di sektor publik maupun BUMN. “Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN,” kata Donny.
Peran Kemdiktisaintek dan Kemendikdasmen
Pengelolaan sekolah unggulan dan penyelenggaraan perguruan tinggi saat ini berada dalam lingkup kementerian pendidikan terkait. Karena itu, BPPK disebut tidak akan berjalan sendiri dalam mengelola program-program tersebut.
Dalam penjelasan yang dikutip detik.com, Donny menyatakan sinergi dengan Kemdiktisaintek dan Kemendikdasmen akan tetap dilakukan. Ia menekankan pengelolaan baru itu harus tetap memberi ruang bagi kementerian untuk menjalankan mandatnya.
“Nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan,” ujar Donny. Ia juga menyebut koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Dikdasmen.
Untuk tahap awal, BPPK menggunakan dua lantai di salah satu kantor BUMN di Jalan Merdeka Selatan. Sementara itu, URI direncanakan dibangun di Bogor utara pada lahan perkebunan sawit yang disebut sudah tidak produktif.
Pembinaan pegawai BUMN sudah dimulai
Perluasan peran LAN menjadi salah satu perubahan penting dalam rancangan ini. Jika sebelumnya LAN menyelenggarakan pembinaan bagi aparatur sipil negara, lembaga tersebut nantinya juga menyiapkan pembinaan untuk karyawan BUMN.
Donny menyebut program itu telah mulai dijalankan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD. Saat ini, terdapat 399 pegawai baru BUMN yang sedang mendapat pelatihan dan pembinaan.
Program tersebut diarahkan untuk membentuk karyawan BUMN yang memiliki karakter serta kemampuan berpikir untuk memajukan bangsa. Dengan penggabungan jalur sekolah, perguruan tinggi, dan pembinaan kerja, BPPK disiapkan sebagai kerangka pendidikan kepemimpinan yang lebih terintegrasi.