Pejabat imigrasi Amerika Serikat dikabarkan tengah merencanakan operasi penegakan hukum di Minneapolis yang kemungkinan besar menargetkan komunitas imigran Somalia. Informasi ini mencuat bersamaan dengan pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump dalam rapat kabinet, yang menyebut komunitas Somalia di Minnesota "tidak memberikan kontribusi apa pun" dan menyatakan keinginan agar mereka tidak tinggal di Amerika Serikat.
Rencana operasi dari Immigration and Customs Enforcement (ICE) ini mendapat kecaman keras dari pejabat setempat. Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengingatkan bahwa tindakan ICE berpotensi melanggar hak hukum warga dan melewati proses hukum yang seharusnya dijalankan dengan adil. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut bisa mencederai prinsip perlindungan hukum bagi penduduk.
Komunitas Somalia di Minneapolis
Minneapolis dan St. Paul, yang dikenal sebagai Twin Cities, merupakan rumah bagi salah satu komunitas Somalia terbesar di dunia di luar Somalia. Sekitar 80.000 warga di kawasan ini berasal dari Somalia, dan sebagian besar telah menjadi warga negara AS. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua anggota komunitas ini adalah imigran ilegal, melainkan banyak yang sudah berkontribusi sebagai penduduk sah.
Menurut laporan New York Times, operasi ICE tersebut dijadwalkan berlangsung pekan ini dan melibatkan sekitar 100 agen. Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menolak mengungkapkan rincian lebih lanjut terkait operasi ini. Juru bicara DHS, Tricia McLaughlin, menegaskan bahwa ICE hanya menargetkan individu yang berada di negara ini secara ilegal, tanpa memandang ras atau etnis mereka.
Respons Pemerintah dan Tokoh Lokal
Presiden Donald Trump dalam rapat kabinet mengeluarkan pernyataan yang dinilai keras dan kontroversial terhadap komunitas Somalia. Trump menyebut mereka "datang dari neraka" dan mengusulkan agar mereka kembali ke negara asal untuk memperbaiki kondisi di sana. Pernyataan ini memicu kritik banyak pihak karena berpotensi memperuncing ketegangan sosial dan stigma terhadap imigran.
Selain itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan penipuan visa yang terkait dengan kasus ini di Minnesota. Namun, pejabat lokal dan senator setempat menilai operasi ini sebagai upaya pengalihan isu dan tindakan diskriminatif.
Senator Negara Bagian Minnesota, Zaynab Mohamed, menyampaikan melalui media sosial X bahwa hampir seluruh warga Somalia di daerah tersebut adalah warga negara AS. Pernyataan ini menepis asumsi negatif yang beredar. Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz menyuarakan dukungannya untuk penegakan hukum yang adil dan efektif. Ia mengkritik tindakan yang dianggap sekadar pencitraan dan penargetan sembarangan terhadap imigran.
Konteks Keamanan dan Kronologi Terbaru
Operasi keras ICE ini terjadi pasca insiden penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington DC pekan lalu. Penembakan tersebut merenggut nyawa Sarah Beckstrom dan melukai Andrew Wolfe. Pelaku yang ditangkap merupakan warga Afghanistan. Kejadian ini meningkatkan tekanan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan imigran ilegal.
Pernyataan Presiden Trump dan rencana operasi ICE ini memperlihatkan kebijakan keamanan dalam negeri AS yang semakin ketat. Namun, kritik dari pejabat lokal dan komunitas menunjukkan adanya ketidakseimbangan pendekatan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan sosial dan pelanggaran hak asasi.
Poin-poin penting terkait rencana operasi ICE di Minneapolis:
- Target operasi adalah komunitas imigran Somalia yang besar di daerah Twin Cities.
- Sekitar 80.000 warga keturunan Somalia berada di Minneapolis dan St. Paul, sebagian besar sudah menjadi warga negara AS.
- ICE melibatkan sekitar 100 agen dalam operasi tersebut.
- DHS menegaskan tindakan hanya berdasarkan status imigrasi ilegal, bukan ras atau etnis.
- Pejabat lokal menilai operasi ini berpotensi melanggar hak hukum dan diskriminatif.
- Presiden Trump mengeluarkan pernyataan keras dan kontroversial terhadap komunitas Somalia.
- Operasi terjadi setelah insiden penembakan dua anggota Garda Nasional di Washington DC.
- Pemimpin lokal mendesak penegakan hukum yang adil dan menolak aksi pencitraan melalui penargetan sembarangan.
Rencana operasi ini masih menjadi sorotan yang menarik perhatian banyak pihak. Perdebatan terkait kebijakan penegakan hukum imigrasi dan perlindungan hak asasi manusia diperkirakan akan terus berlanjut seiring perkembangan situasi di Minneapolis. Pemerintah federal dan pejabat lokal sama-sama diharapkan dapat mencari solusi yang seimbang dan menghormati nilai-nilai keadilan.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
