Parlemen Kazakhstan baru-baru ini mengesahkan undang-undang larangan penggunaan cadar atau niqab di tempat umum. Kebijakan ini bertujuan mencegah kejahatan dengan memastikan wajah individu dapat dikenali secara jelas di ruang publik.
Undang-undang tersebut mengatur bahwa orang yang menutupi seluruh wajahnya di tempat umum akan dikenai sanksi administratif. Untuk pelanggaran pertama diberikan peringatan, sedangkan pelanggaran berulang dikenakan denda sebesar 10 indeks perhitungan bulanan atau setara sekitar 77 dolar AS (sekitar Rp1,28 juta).
Regulasi dan pengecualian
Larangan ini tertuang dalam perubahan Kode Pelanggaran Administratif yang diteken Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 30 Juni 2025. Perubahan hukum ini memperkuat undang-undang pencegahan kejahatan dengan mewajibkan identifikasi wajah yang jelas di tempat umum.
Namun demikian, terdapat pengecualian untuk penggunaan cadar yang bersifat medis, alasan cuaca, atau saat menjalankan tugas resmi dan profesional. Hal ini untuk memastikan kebijakan tidak mengganggu kewajiban tertentu maupun kondisi kesehatan masyarakat.
Dukungan dari komunitas keagamaan
Administrasi Spiritual Muslim Kazakhstan mendukung kebijakan ini. Pada Juli 2025, mereka menegaskan bahwa larangan tersebut tidak bermaksud membatasi keyakinan atau pilihan pribadi. Dukungan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran bahwa pelarangan bisa menimbulkan konflik dengan kebebasan beragama.
Menurut lembaga tersebut, langkah ini lebih ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban umum. Pengenalan wajah yang lengkap dianggap penting dalam menjaga keamanan dan memudahkan penegakan hukum di ruang publik.
Sistem sanksi dan implementasi
Berikut rincian sistem sanksi berdasarkan undang-undang baru Kazakhstan:
- Pelanggaran pertama: Peringatan resmi.
- Pelanggaran berulang: Denda sekitar 77 dolar AS (10 indeks perhitungan bulanan).
Undang-undang ini menegaskan peran pemerintah dalam menjaga identitas warga yang beraktivitas di tempat umum. Identifikasi wajah dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan kegiatan kriminal.
Dampak kebijakan terhadap pencegahan kejahatan
Pengaturan penggunaan pakaian yang menutupi wajah telah dipandang sebagai langkah strategis mencegah tindak kriminal. Dengan wajah yang dapat dikenali, aparat keamanan lebih mudah melakukan pengawasan dan investigasi.
Kazakhstan mengadopsi pendekatan ini untuk meningkatkan keamanan publik serta memberikan rasa aman pada masyarakat. Kebijakan serupa sebelumnya juga dijalankan di beberapa negara sebagai upaya mengurangi risiko kejahatan yang berkaitan dengan anonimitas.
Larangan penggunaan cadar di Kazakhstan saat ini berlaku di semua tempat umum dan sudah mulai diterapkan sejak pengesahan undang-undang. Pemerintah berharap aturan ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan transparan untuk seluruh warga.
Penerapan regulasi ini menjadi bukti komitmen negara dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati kebebasan yang tidak melanggar ketertiban umum. Meski menuai berbagai tanggapan, kebijakan ini secara resmi telah menjadi bagian dari upaya pencegahan kejahatan di Kazakhstan.
-
-
-
-
