Trump dan Kontroversi Kutub Utara: Ambisi Greenland, Denmark, dan Respons Warga Setempat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi dengan mengumumkan keinginan kuat agar Amerika Serikat mengambil alih Greenland. Trump mengklaim langkah ini sebagai upaya penting demi keamanan nasional dan strategi di kawasan Arktik yang strategis.

Namun, aspirasi tersebut langsung mendapat penolakan keras dari pemerintah dan penduduk Greenland serta Denmark, negara induk Greenland yang berstatus semi-otonom. Penolakan ini mengindikasikan potensi ketegangan diplomatik yang dapat mempengaruhi hubungan AS dengan sekutu lamanya di NATO.

Penolakan Tegas dari Greenland dan Denmark

Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menyatakan bahwa gagasan aneksasi oleh AS adalah hal yang tidak bisa diterima. Ia menegaskan, “Tidak ada lagi tekanan dan fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog yang menghormati hukum internasional.” Sikap ini mendapat dukungan luas dari warga lokal yang memandang Greenland sebagai milik mereka sendiri dan menolak untuk “dibeli”.

Pemimpin Denmark, Mette Frederiksen, juga menentang keras, menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah dalam Kerajaan Denmark. Pernyataan ini menambah ketegangan diplomatik yang sudah meningkat akibat pernyataan Trump tersebut.

Mengapa Greenland Sangat Strategis?

Selain sebagai pulau terbesar di dunia dengan suhu sangat dingin, Greenland memiliki posisi geopolitik yang sangat penting di Kutub Utara. Lokasinya yang dekat dengan rute penerbangan senjata nuklir membuatnya vital bagi pertahanan Amerika Serikat.

Marc Jacobsen, dosen Royal Danish Defence College, mengungkap bahwa Pituffik Space Base di Greenland merupakan pangkalan kunci bagi AS sejak Perang Dunia II dalam mengontrol potensi ancaman militer dari Kutub Utara.

Selain aspek militer, pulau ini kaya akan sumber daya alam penting. Mineral tanah jarang, uranium, dan besi yang berpotensi besar menjadi daya tarik tambahan. Pemanasan global yang mencairkan es memungkinkan eksploitasi sumber daya ini semakin mudah dilakukan di masa depan.

Sejarah Ambisi AS terhadap Greenland

Keinginan AS menguasai Greenland bukan hal baru. Pada tahun 1867, setelah pembelian Alaska, AS sempat berusaha membeli Greenland namun ditolak. Usaha serupa pada 1946 dengan tawaran $100 juta kembali gagal mendapatkan persetujuan dari Denmark.

Dengan kembalinya Trump sebagai Presiden pada 2025, ambisi lama tersebut dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih agresif. Penunjukan Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland menandai intensifikasi upaya tersebut. Bahkan ada indikasi AS mempertimbangkan opsi penggunaan kekuatan jika diperlukan.

Reaksi dan Dampak Geopolitik

Kunjungan kontroversial Wakil Presiden AS JD Vance ke Greenland pada Maret 2025 dan pernyataan resmi tentang aneksasi telah memicu keprihatinan besar di lingkar Arktik. Denmark dan Greenland merasa semakin terpojok di tengah semakin ketatnya persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan China yang juga aktif di wilayah tersebut.

Survei di Greenland menunjukkan mayoritas penduduk setempat mendukung kemerdekaan dari Denmark, tetapi menolak keras ide bergabung dengan Amerika Serikat. Sentimen ini menjadi sorotan politik utama dalam pemilu yang digelar di sana.

Faktor Keamanan dan Sumber Daya

Trump bersikeras bahwa motif utamanya adalah keamanan nasional, bukan eksploitasi sumber mineral. Namun, para pengamat meyakini kepentingan ekonomi dan pengaruh geopolitik juga menjadi pendorong utama AS.

Pangkalan militer di Greenland, perjanjian pertahanan dengan Denmark, dan potensi sumber daya alam berharga menjadikan pulau ini aset strategis yang sulit dilepaskan oleh AS. Kondisi inilah yang menyebabkan ketegangan terus meningkat dan respons politik yang keras dari negara-negara terkait.

Panasnya ambisi Trump terhadap Greenland bukan hanya soal niat membeli sebuah wilayah. Ini merupakan babak baru persaingan geopolitik Kutub Utara yang sarat dengan kepentingan keamanan, ekonomi, dan pengaruh internasional. Respon tegas dari pemerintah dan masyarakat Greenland menegaskan bahwa isu ini akan terus menjadi perhatian global di tahun-tahun mendatang.