Iran Tegaskan Tidak Akan Hukum Mati Demonstran, Trump Beri Respons Kontroversial

Otoritas kehakiman Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan menjatuhkan hukuman mati kepada para demonstran yang ditangkap selama gelombang protes besar-besaran. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 15 Januari 2026, di tengah kekhawatiran internasional yang terus meningkat terkait kemungkinan eksekusi mati terhadap tahanan politik.

Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapat jaminan dari sumber penting bahwa hukuman mati terhadap demonstran tidak akan dilaksanakan dan menegaskan sikapnya dengan mengatakan akan “mengamati dan melihat” perkembangan selanjutnya. Pernyataan Trump sekaligus menjadi sinyal bahwa AS belum menutup kemungkinan melakukan langkah militer jika situasi memburuk.

Konteks Gelombang Protes dan Respons Pemerintah Iran

Gelombang demonstrasi di Iran dimulai dari keluhan terhadap kondisi ekonomi yang memburuk dan berkembang menjadi gerakan nasional menentang rezim Republik Islam yang berkuasa sejak 1979. Aksi massa yang berlangsung di berbagai kota ini telah menimbulkan tindakan keras dari pemerintah. Menurut kelompok hak asasi manusia, bentrokan tersebut telah menyebabkan korban meninggal mencapai 3.428 orang.

Pemerintah Iran menjelaskan bahwa banyak dari demonstran yang ditangkap didakwa atas tuduhan serius, seperti propaganda melawan sistem Islam dan tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional. Namun, jaksa dan kepala kehakiman Iran memastikan bahwa tuduhan tersebut tidak akan mengakibatkan hukuman mati kecuali dalam kasus ekstrem seperti “melancarkan perang melawan Tuhan.”

Kepastian Hukuman Mati Ditolak oleh Otoritas Iran

Salah satu kasus yang mendapat sorotan internasional adalah Erfan Soltani, seorang demonstran berusia 26 tahun yang ditahan di Karaj, pinggiran Teheran. Pengadilan Iran menyatakan bahwa Soltani belum dijatuhi hukuman mati dan jika bersalah, hukumannya akan berupa penjara saja karena tidak ada hukuman mati untuk dakwaan yang dikenakan kepadanya.

Menlu Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan stasiun berita Fox News menegaskan tidak akan ada eksekusi gantung dalam waktu dekat. Ia juga menuduh adanya campur tangan eksternal, termasuk dari sekutu AS di kawasan seperti Israel, yang menurutnya memprovokasi kekerasan agar memicu perang baru melawan Iran. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan pembatasan ketat atas akses internet yang diberlakukan pemerintah sejak 8 Januari untuk mengendalikan komunikasi massa.

Reaksi Internasional dan Potensi Tindakan AS

Dalam menghadapi situasi tersebut, Amerika Serikat memperingatkan kemungkinan intervensi militer jika Iran tetap menjalankan eksekusi terhadap para demonstran. Presiden Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih menyebutkan bahwa mereka sedang memantau secara intens dan akan mengambil langkah sesuai perkembangan.

Pernyataan resmi dari otoritas Iran yang menolak eksekusi mati turut membawa dampak langsung terhadap pasar energi dunia. Harga minyak turun karena berkurangnya kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak Iran yang menyumbang sekitar 3 persen produksi minyak global.

Dampak Pemadaman Internet dan Tindakan Represif

Sejak eskalasi kekerasan awal Januari, pemerintah Iran menerapkan pemadaman internet masif yang membatasi akses komunikasi di dalam negeri dan keluar. Organisasi pemantau HAM menilai langkah ini memberi ruang bagi penindakan keras pemerintah terhadap demonstran. Menteri Kehakiman Iran, Amin Hossein Rahimi, menyatakan bahwa aktivitas setelah 7 Januari sudah melewati batas protes damai dan mereka yang berada di jalanan saat itu dianggap sebagai penjahat yang melakukan tindakan ilegal.

Fakta Penting Dalam Kasus Demonstrasi di Iran:

1. Demonstran utama, termasuk Erfan Soltani, tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi masih menghadapi dakwaan serius.
2. AS memberikan tekanan diplomatik dan membuka kemungkinan tindakan militer jika hukuman mati diberlakukan.
3. Iran menuduh campur tangan asing sebagai faktor provokasi kerusuhan dan menolak adanya eksekusi dalam waktu dekat.
4. Pemadaman internet digunakan sebagai strategi kontrol informasi selama protes berlangsung.
5. Situasi ini telah memicu perhatian Dewan Keamanan PBB yang menggelar sesi khusus membahas perkembangan di Iran.

Perkembangan terbaru ini menunjukkan ketegangan yang masih tinggi antara pemerintah Iran dan para demonstran, serta dinamika geopolitik dengan keterlibatan aktor internasional. Sementara otoritas Iran berjanji mempercepat proses persidangan, dunia terus memantau dampak kebijakan dan langkah yang akan diambil oleh kedua belah pihak ke depan.