Isu kemaritiman semakin menghilang dalam diplomasi Indonesia, padahal sektor ini krusial bagi geopolitik dan geoekonomi negara kepulauan terbesar di dunia. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 tidak menyebut sedikit pun tentang kemaritiman, menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pengamat.
Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai Kementerian Luar Negeri seharusnya menjadi ujung tombak diplomasi maritim. Diplomasi yang kuat dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian global dalam aspek ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan. Tanpa fokus pada kemaritiman, diplomasi Indonesia dianggap kehilangan ruh dan potensi strategisnya.
Diplomasi Maritim yang Terabaikan
Menurut Siswanto, diplomasi maritim merupakan fondasi penting untuk mempertahankan posisi Indonesia di panggung dunia. Namun, PPTM 2026 justru mengabaikan sektor ini secara total. Pemerintah hanya menyinggung ekonomi biru yang merupakan bagian kecil dari sektor maritim. Padahal, kemaritiman mencakup cakupan lebih luas seperti pelayaran, pengelolaan pelabuhan, dan keamanan laut.
Pengabaian isu ini berpotensi membuat industri maritim nasional kehilangan dukungan dan perhatian internasional. Siswanto memperingatkan industri seperti pelayaran dan pengoperasian pelabuhan akan kesulitan berkembang tanpa dukungan diplomasi yang memadai.
Dampak Jangka Panjang bagi Indonesia
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan wilayah laut sebagai urat nadi perekonomian dan keamanan nasional. Dengan meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan, diplomasi maritim seharusnya makin diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan memanfaatkan potensi sumber daya laut. Namun, pengurangan fokus pada isu maritim menyebabkan kerentanan terhadap tekanan eksternal dan berkurangnya peluang investasi.
Selain itu, hilangnya isu kemaritiman dalam diplomasi membuat pembangunan sektor maritim dan blue economy kurang mendapat perhatian. Padahal, sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan, transportasi laut, dan pengembangan industri kelautan.
Kebutuhan Strategi Diplomasi Maritim yang Komprehensif
Menguatkan diplomasi kemaritiman berarti menyusun strategi holistik yang melibatkan berbagai aspek. Di antaranya:
- Penguatan kerja sama internasional dalam menjaga keamanan laut dan penegakan hukum maritim.
- Optimalisasi pengelolaan sumber daya laut melalui kolaborasi regional dan global.
- Promosi investasi dan pengembangan industri kemaritiman secara strategis.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kemaritiman dan diplomasi.
Pendekatan terpadu ini penting untuk menjawab dinamika geopolitik dan perubahan iklim yang berdampak pada laut dan ekosistemnya. Diplomasi yang melibatkan dimensi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dan menjamin keberlanjutan perekonomian nasional.
Relevansi Diplomasi Maritim dalam Kebijakan Nasional
Inisiatif pemerintah seperti ekonomi biru memang positif, namun belum mencakup keseluruhan potensi maritim. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan luar negeri dan diplomasi perlu dilakukan agar isu kemaritiman tidak lagi menjadi bidang yang terabaikan. Kementerian Luar Negeri perlu mengintegrasikan visi kemaritiman ke dalam agenda diplomasi nasional.
Tantangan yang ada saat ini mengingatkan bahwa tanpa diplomasi maritim yang kuat, keberlanjutan industri dan keamanan wilayah laut Indonesia terancam. Pemerintah harus merespons dengan memperjelas posisi dan prioritas sector kemaritiman untuk memastikan keberhasilan diplomasi Indonesia ke depan.
Penguatkan diplomasi kemaritiman bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah laut, tetapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi dan posisi strategis Indonesia di dunia internasional. Tanpa langkah konkret, potensi maritim yang seharusnya menjadi kekuatan utama nasional akan terus terabaikan di tengah pergumulan geopolitik global.