Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Indonesia bersama tujuh negara lainnya pada 22 Januari 2026.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian di Palestina melalui lembaga ini. Selain Indonesia, negara-negara yang bergabung meliputi Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Dewan Perdamaian Gaza diformalkan sebagai otoritas sementara di Jalur Gaza. Lembaga ini bertugas mengawasi mobilisasi sumber daya internasional dan mendukung stabilitas wilayah tersebut.
Inisiatif ini tercantum dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza. Rencana ini didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan hak rakyat Palestina.
Delapan negara anggota Dewan Perdamaian berharap dapat mempercepat perdamaian yang adil di Jalur Gaza. Mereka juga menegaskan hak Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai hukum internasional.
Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan oleh Trump pekan lalu. Steve Witkoff dan Jared Kushner ditunjuk sebagai utusan khusus dalam lembaga tersebut.
Langkah ini mendapat sambutan beragam dari komunitas internasional. Beberapa negara Eropa khawatir peran PBB dalam menangani konflik global akan terdesak oleh inisiatif baru ini.
Para menteri luar negeri negara anggota Dewan akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai prosedur hukum nasional masing-masing. Hal ini menandai komitmen kuat untuk memainkan peran strategis di Gaza.
Pemerintah Indonesia menilai keikutsertaan ini sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Keputusan ini juga sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap perdamaian global yang berkeadilan.
Dengan keanggotaan ini, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan solusi diplomatik yang efektif. Pendekatan berbasis kerjasama internasional dinilai krusial untuk menyelesaikan konflik kawasan secara berkelanjutan.
Dewan Perdamaian Gaza menjadi platform penting dalam mengkoordinasikan bantuan dan investasi untuk pembangunan kembali Gaza. Hal ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan mendukung rekonstruksi secara menyeluruh.
Indonesia juga menegaskan komitmen menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dalam proses perdamaian ini. Pendekatan yang inklusif dan tidak memihak menjadi landasan utama untuk menjamin keberhasilan inisiatif ini.
Langkah ini menunjukkan peran Indonesia yang semakin aktif dalam diplomasi internasional. Terutama di kawasan yang memiliki dinamika geopolitik kompleks dan sensitif seperti Palestina dan Gaza.
Keikutsertaan Indonesia menegaskan sikap negara dalam mendukung penyelesaian konflik melalui jalur damai. Hal ini juga memberikan pesan kuat kepada dunia mengenai pentingnya dialog dan kerjasama multilateral.
Peran Dewan Perdamaian Gaza ke depan akan diawasi secara ketat oleh masyarakat internasional. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dan menjaga keseimbangan regional.
Indonesia akan terus memantau perkembangan konflik di Gaza dan berupaya aktif memberikan kontribusi solusi. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan global.
