Penolakan terhadap proyek Giant Sea Wall di Pantura Jawa Tengah kembali menguat setelah Aliansi Rakyat Miskin Semarang-Demak (ARMSD) menyatakan sikap menolak tanggul laut raksasa itu. Aliansi warga pesisir Semarang dan Demak tersebut menilai penanganan darurat jauh lebih dibutuhkan oleh warga yang kini hidup dengan banjir rob dan abrasi harian.
ARMSD menyoroti kondisi Dukuh Timbulsloko di Kabupaten Demak dan beberapa dukuh lain di Kecamatan Sayung yang sudah lama terabrasi. Menurut mereka, sejumlah rumah warga yang masih bertahan sudah lama berada di atas air laut, dan air pasang kerap menggenangi lantai rumah.
Warga minta solusi yang lebih mendesak
Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, jaringan warga Pantura itu menyuarakan lima tuntutan terkait proyek strategis nasional Giant Sea Wall. Mereka meminta kepentingan rakyat dan akademisi pro-rakyat lebih dilibatkan dalam pembahasan dan pelaksanaan proyek tersebut.
ARMSD juga menegaskan bahwa kepentingan rakyat tidak boleh ditumpangi kepentingan pemodal. Mereka khawatir proyek raksasa itu tidak menyelesaikan banjir rob, tetapi justru memperburuk penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Pantura Jawa Tengah.
Aliansi tersebut menulis bahwa pembangunan Giant Sea Wall di Pantura akan mengkonsentrasikan aktivitas ekonomi. Kondisi itu, menurut mereka, bisa menambah beban wilayah utara Pulau Jawa dan membuat amblesan tanah semakin parah.
Pemerintah melihatnya sebagai solusi jangka panjang
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyebut krisis ekologis di Pantura sudah melampaui siklus musiman. Dalam kunjungan pada 2 Juni 2026, ia menyatakan proyek Giant Sea Wall yang melintasi Brebes hingga Rembang diharapkan menjadi solusi jangka panjang.
Jumhur juga menyebut proyek itu akan mengintegrasikan fungsi ekologis kawasan mangrove sebagai bagian dari strategi perlindungan pesisir. Ia menekankan pendekatan Grey Infrastructure perlu digabung dengan Blue-Green Infrastructure, termasuk restorasi pesisir dan penanaman bakau secara holistik.
Masalah mangrove masih jadi pekerjaan rumah
Namun, dorongan ke arah solusi berbasis alam itu belum berjalan mulus di lapangan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah mencatat rehabilitasi mangrove masih terhambat tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah.
Walhi juga menilai ketergantungan pada beberapa jenis mangrove memunculkan kondisi monokultur. Situasi itu dinilai rawan bagi kelestarian biodiversitas kawasan pesisir Jawa Tengah.
Bagas Kurniawan dari Walhi Jawa Tengah mengatakan data rujukan pengelolaan mangrove di pesisir Jawa Tengah masih rancu dan berbeda-beda antarinstansi. Ia menyebut ada data luasan mangrove yang tidak sinkron, sementara ukuran yang dipakai untuk menghitungnya juga tidak jelas.
Kajian belum berujung pada kebijakan yang utuh
Rudhi Pribadi, pakar ekosistem mangrove dari Universitas Diponegoro, menilai implementasi kebijakan pengelolaan pesisir belum terintegrasi dengan baik. Menurut dia, Integrated Coastal Management atau ICM belum terlaksana meski berbagai kajian dan upaya sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.
Kondisi itu membuat perdebatan tentang Giant Sea Wall tidak hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga soal arah pengelolaan pesisir yang dianggap belum rapi. Di tengah ancaman abrasi, rob, dan penurunan muka tanah, warga pesisir Semarang-Demak masih menuntut penanganan yang lebih cepat dan lebih dekat dengan kebutuhan harian mereka.
