Spanyol akan memberikan status hukum kepada sekitar 500.000 migran tak berdokumen. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja di sektor ekonomi bawah tanah yang cukup signifikan di negara tersebut.
Menurut Bank Sentral Spanyol dan PBB, negara ini membutuhkan sekitar 300.000 pekerja migran setiap tahun guna mempertahankan sistem kesejahteraan sosial. Menteri Imigrasi Spanyol, Elma Saiz, menyatakan langkah ini sebagai bagian dari model migrasi yang berlandaskan hak asasi manusia, integrasi sosial, dan pertumbuhan ekonomi.
Kriteria dan Proses Pengajuan Legalisasi
Penduduk asing yang tiba sebelum 31 Desember 2025 dan dapat membuktikan telah tinggal minimal lima bulan di Spanyol berhak mengajukan legalisasi. Mereka juga harus bebas catatan kriminal. Legalitas yang diberikan berupa izin tinggal selama satu tahun dan izin kerja yang berlaku di berbagai sektor di seluruh negara.
Periode pengajuan akan dibuka mulai awal April hingga akhir Juni 2026. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberi kesempatan hidup yang bermartabat bagi para migran tersebut.
Jumlah Migran Tak Berdokumen di Spanyol
Fungsi pusat analisis Funcas dengan data terkini memperkirakan terdapat sekitar 840.000 migran tak berdokumen di Spanyol pada awal 2025. Sebagian besar berasal dari Amerika Latin, khususnya Kolombia (290.000), Peru (110.000), dan Honduras (90.000).
Sejak 2017, jumlah migran tanpa dokumen resmi ini meningkat delapan kali lipat. Langkah baru ini merupakan kelanjutan dari kebijakan tahun lalu yang mempercepat proses legalisasi dan menargetkan hingga 900.000 migran bisa mendapatkan status hukum dalam tiga tahun mendatang.
Sejarah Legalisasi Migran di Spanyol
Spanyol bukan kali pertama membuka jalur legalisasi besar-besaran. Sejak 1980-an, setidaknya enam kebijakan serupa telah diambil. Pada 1986 dan awal 1990-an, ribuan migran mendapat status resmi. Pemerintahan sebelumnya juga memproses lebih dari setengah juta aplikasi antara 1996 hingga 2001.
Langkah terbaru ini muncul di tengah kritik keras dari sejumlah politikus internasional, terutama dari Amerika Serikat, yang menilai kebijakan imigrasi Eropa terlalu lunak. Namun, Spanyol tetap menonjol dengan pandangan bahwa migrasi dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Pemberian status hukum tidak hanya akan melindungi hak-hak migran, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka pada pajak dan sistem kesejahteraan sosial. Legalitas ini dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal dan meminimalkan risiko eksploitasi.
Selain itu, integrasi migran ke dalam masyarakat secara resmi diharapkan mendorong kohesi sosial dan menguatkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam konteks migrasi di Eropa. Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.
Dengan pembukaan jalur legalisasi ini, Spanyol menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam manajemen migrasi dapat menjadi alternatif efektif dibandingkan kebijakan yang keras dan eksklusi. Hal ini menjadi relevan di tengah situasi global mengenai perdebatan seputar migrasi dan integrasi sosial.