France mengumumkan dukungannya terhadap rencana Uni Eropa untuk mencantumkan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Keputusan ini mengubah sikap sebelumnya yang lebih berhati-hati terkait langkah tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, mengaitkan keputusan itu dengan aksi keras pemerintah Iran terhadap demonstrasi anti-pemerintah. “Represi yang tak tertahankan terhadap kebangkitan damai rakyat Iran tidak bisa dibiarkan tanpa respons,” tulis Barrot melalui akun media sosialnya.
Dukungan Prancis dan Tindakan Uni Eropa
Barrot menegaskan bahwa Prancis akan bersama mitra Eropa mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan tersebut. Mereka akan dilarang memasuki wilayah Uni Eropa dan aset-aset mereka akan dibekukan. Dengan dukungan ini, Prancis menyatakan komitmennya mendukung pencantuman IRGC ke daftar organisasi teroris Eropa.
Menteri luar negeri Uni Eropa akan menggelar pertemuan di Brussels untuk menyetujui sanksi baru terhadap IRGC. Meskipun inisiatif ini dipimpin oleh Italia, keputusan akhirnya membutuhkan persetujuan bulat dari 27 negara anggota Uni Eropa.
Peran dan Posisi IRGC
IRGC dibentuk setelah Revolusi Islam Iran pada 1979 dan merupakan cabang militer yang langsung bertanggung jawab kepada Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Organisasi ini mengelola program rudal dan nuklir Iran serta berperan sentral dalam pertahanan dan operasi luar negeri negara tersebut.
Beberapa negara anggota Uni Eropa sebelumnya mendorong pencantuman IRGC dalam daftar teroris. Namun, beberapa negara termasuk Prancis sempat ragu mengingat potensi dampaknya pada hubungan diplomatik dan perundingan pembebasan warga negara Eropa yang ditahan di Iran.
Konteks Protes dan Kekerasan di Iran
Dorongan Uni Eropa untuk menyanksi IRGC muncul di tengah kritik global atas tindakan keras terhadap gelombang demonstrasi yang meletus di Iran. Aksi protes ini dipicu oleh inflasi tinggi dan krisis ekonomi. Berdasarkan laporan Human Rights Activists News Agency (HRANA), sedikitnya 6.221 orang tewas dalam protes tersebut, dengan 5.858 di antaranya adalah demonstran.
Sementara itu, pemerintah Iran melaporkan angka kematian 3.117 jiwa, termasuk 2.427 warga sipil dan anggota pasukan keamanan, dan menyebut sisanya sebagai “teroris.” Data ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional.
Dampak Internasional dan Tanggapan Iran
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat juga meningkat akibat protes ini. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan status teroris terhadap IRGC sejak 2019 dan sempat mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Iran. Selain Amerika Serikat, Kanada dan Australia juga telah memasukkan IRGC dalam daftar organisasi teroris pada tahun-tahun terakhir.
Iran bereaksi keras terhadap rencana Uni Eropa dengan memperingatkan “konsekuensi destruktif” jika langkah itu diteruskan. Negara ini bahkan memanggil duta besar Italia sebagai respons atas dukungan Roma terhadap pencantuman IRGC sebagai teroris.
Pentingnya Keputusan Ini Bagi Stabilitas Regional
Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa akan menambah tekanan internasional terhadap rezim Iran. Langkah ini bisa mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Uni Eropa harus merumuskan langkah-langkah yang seimbang agar tidak memperkeruh konflik sambil menegakkan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Langkah politik ini juga mencerminkan solidaritas negara-negara Eropa dalam menanggapi pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil di Iran. Dukungan Prancis menjadi kunci dalam memperkuat front Eropa terkait kebijakan luar negeri terhadap Iran.