Pemerintah Iran mengambil langkah delegasi kewenangan impor kepada gubernur provinsi perbatasan sebagai upaya menghadapi ancaman perang dari Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan pengadaan barang kebutuhan pokok dan menekan dampak sanksi ekonomi yang berat.
Presiden Masoud Pezeshkian memimpin pertemuan penting di Tehran dengan para gubernur dan menteri ekonomi untuk menyerahkan otoritas impor barang tanpa keharusan menggunakan mata uang asing. Selain itu, sistem barter dan kemudahan aturan bea cukai untuk kapal yang mengimpor barang juga diterapkan.
Delegasi Otoritas pada Gubernur
Gubernur provinsi diberi kewenangan memasok barang-barang esensial dan produk yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pasar serta kehidupan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan pasar dan mencegah penimbunan barang.
Menurut pernyataan Pezeshkian, kebijakan ini “menghilangkan sebagian besar tekanan akibat sanksi yang kejam,” yang dikenakan oleh Amerika Serikat serta sanksi PBB yang diberlakukan ulang sejak September lalu. Iran menilai sanksi tersebut sebagai penyebab utama ketidakstabilan ekonomi saat ini.
Dampak Pemadaman Internet Terhadap Ekonomi
Meskipun pemerintah fokus pada keberlanjutan impor dan pasokan, hampir seluruh sektor ekonomi Iran terganggu akibat pemadaman internet yang berlangsung sejak 8 Januari. Pemadaman ini terjadi di tengah gelombang protes nasional yang berujung pada ribuan korban jiwa.
Internet intranet yang disiapkan hanya mampu melayani layanan dasar dan gagal mendukung aktivitas bisnis online. Hal ini menyebabkan penurunan drastis kunjungan pelanggan ke toko-toko tradisional, terutama pada pusat-pusat perdagangan seperti Grand Bazaar di Tehran.
Ketidakpastian Ekonomi dan Nilai Tukar Mata Uang
Pasar valuta asing menunjukkan volatilitas tinggi, dengan nilai tukar rial Iran jatuh bebas hingga menyentuh rekor terendah sekitar 1,6 juta rial per dolar Amerika. Nilai tersebut menurun drastis dibandingkan sekitar 700.000 rial per dolar setahun sebelumnya.
Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati, menyebut pasar mata uang sedang berjalan sesuai “jalurnya yang alami,” dengan transaksi valuta asing senilai 2,25 miliar dolar yang tercatat dalam pasar negara baru-baru ini. Namun, pernyataan ini mendapat kritik tajam dari media konservatif yang menilai kondisi nyata jauh berbeda dan mengkhawatirkan stabilitas harga.
Konflik Politik dan Intervensi Pemimpin Tertinggi
Ketegangan antar elit pemerintah juga muncul, dimana kelompok garis keras menekan Presiden Pezeshkian untuk mengubah kabinet moderatnya secara drastis. Pemimpin tertinggi Iran turun tangan, mengingatkan agar pejabat tidak menghina presiden di tengah kondisi sulit dan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar rakyat.
Skema Subsidi dan Dampaknya pada Harga
Pemerintah menghapus sistem kurs mata uang subsidi yang sebelumnya digunakan untuk impor barang penting karena penyalahgunaan oleh organisasi terkait negara. Dana yang terbebas dialihkan dalam bentuk kupon elektronik untuk warga membeli makanan di toko tertentu dengan harga yang ditentukan pemerintah.
Namun kupon tersebut hanya senilai 10 juta rial per bulan selama empat bulan, atau setara sekitar 6 dolar AS saat ini, yang nilainya terus tergerus oleh inflasi tahunan mendekati 50 persen. Pengumuman skema ini justru memicu lonjakan harga barang pokok seperti minyak goreng dan telur.
Perekonomian yang Tertekan
Tingkat inflasi yang tinggi terus menggerus daya beli masyarakat. Produsen mobil terbesar di Iran juga bersiap menaikkan harga hingga 60 persen menjelang akhir tahun kalender Iran. Pemerintah bergerak untuk memperlambat kenaikan harga ini demi meredam tekanan sosial.
Sementara itu, indeks saham utama TEDPIX di Bursa Teheran terus menurun, kehilangan 30.000 poin dalam sesi terakhir, turun dari rekor tertinggi sekitar 4,5 juta poin beberapa minggu sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan ketidakpastian yang masih membayangi pasar keuangan negara.
Langkah delegasi kewenangan impor dan penyesuaian kebijakan di tengah tekanan perang dan sanksi merupakan strategi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi Iran. Namun, tantangan besar tetap ada dengan kondisi sosial-politik yang bergolak dan inflasi yang belum terkendali. Implementasi kebijakan selanjutnya akan menentukan kemampuan Iran bertahan dalam situasi yang sangat dinamis ini.
