Sebelas negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada mengecam tindakan pembongkaran markas UNRWA di Yerusalem Timur oleh Israel. Mereka menyatakan tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak dapat diterima dan merugikan kerja badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.
Menteri luar negeri dari negara-negara tersebut secara bersama-sama menyerukan Israel untuk segera menghentikan semua pembongkaran yang dilakukan terhadap fasilitas UNRWA. Mereka menilai serangan ini merupakan tindakan luar biasa yang menentang prinsip perlindungan organisasi PBB.
Israel meningkatkan tekanan terhadap UNRWA yang menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah. Tuduhan tanpa bukti, bahwa UNRWA berafiliasi dengan Hamas, kerap dilontarkan oleh pemerintah Israel dan beberapa sekutunya, termasuk Amerika Serikat.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa UNRWA merupakan lembaga kemanusiaan utama dalam mendistribusikan kebutuhan mendesak seperti makanan, air, dan obat-obatan di Gaza.
Pada akhir tahun lalu, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang dikuasai Israel. Menguatkan larangan itu, anggota parlemen juga menyetujui amandemen tambahan, yang menuai kecaman dari Sekjen PBB Antonio Guterres.
Minggu lalu, pasukan Israel melakukan invasi ke kantor UNRWA di Yerusalem Timur dan mulai membongkar bangunan tersebut. Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut peristiwa ini sebagai serangan tanpa preseden terhadap lembaga PBB dan menyerukan Israel untuk menghormati status kekebalan kompleks UNRWA.
Langkah Israel melanggar putusan Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada Oktober tahun lalu. Mahkamah menegaskan dalam putusannya bahwa Israel wajib mengangkat pembatasan terhadap kegiatan UNRWA dan memfasilitasi operasi kemanusiaan badan PBB tersebut.
Dukungan Internasional terhadap UNRWA
Dalam pernyataan bersama, sebelas menteri luar negeri itu menegaskan dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan UNRWA yang memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina, khususnya di Gaza dan Yerusalem Timur. Mereka mendesak agar UNRWA dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan.
Secara tegas, para pejabat meminta Israel untuk memperlancar pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejak Oktober tahun lalu, setidaknya 71.660 warga Palestina tewas akibat serangan Israel, sehingga kondisi di wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
Meskipun jumlah bantuan ke Gaza meningkat, ketersediaan pasokan masih jauh dari kebutuhan penduduk yang terus mengalami krisis. Sesuai hukum internasional, Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib menjamin kebutuhan dasar warga Palestina terpenuhi.
Di bawah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Israel seharusnya mengizinkan 600 truk bantuan kemanusiaan memasuki Gaza setiap hari. Namun, hingga kini komitmen tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku, sedikitnya 492 warga Palestina masih tewas dalam serangan. Hal ini mencerminkan kondisi yang tetap genting dan perlunya akses kemanusiaan lebih besar untuk membantu penduduk yang terdampak perang.
