Uni Eropa telah menetapkan Garda Revolusioner Iran sebagai organisasi teroris sebagai respon terhadap tindakan represif brutal terhadap protes nasional di negara tersebut. Keputusan ini diambil secara bulat oleh para menteri luar negeri dari 27 anggota Uni Eropa, yang menyamakan Garda Revolusioner dengan kelompok teroris dunia seperti al-Qaida, Hamas, dan ISIS.
Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, menegaskan bahwa tindakan terorisme harus diperlakukan sebagai terorisme. Protes yang awalnya dipicu oleh masalah ekonomi meluas menjadi tantangan terhadap rezim teokrasi di Iran. Aktivis melaporkan bahwa korban tewas akibat penindakan tersebut mencapai lebih dari 6.400 orang.
Langkah-langkah Uni Eropa terhadap Iran
Selain menyatakan Garda Revolusioner sebagai organisasi teroris, Uni Eropa juga memberlakukan sanksi terhadap 15 pejabat senior dan enam organisasi Iran. Mereka yang terkena sanksi akan menghadapi pembekuan aset dan larangan bepergian ke wilayah Uni Eropa. Sanksi ini juga menyasar entitas yang bertugas memantau konten daring di Iran, di tengah pemadaman internet selama berminggu-minggu yang diterapkan pemerintah.
Sanctions ini berpotensi memungkinkan aset Garda Revolusioner yang tersebar di Eropa untuk disita. Garda Revolusioner dikenal memiliki kepentingan ekonomi luas di Iran, sehingga dampak sanksi ini bisa sangat signifikan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada sudah lebih dulu memasukkan Garda Revolusioner dalam daftar organisasi teroris.
Garda Revolusioner dan peranannya dalam politik Iran
Garda Revolusioner terbentuk setelah Revolusi Islam tahun 1979 dengan tujuan menjaga rezim yang dipimpin oleh ulama Syiah. Garda ini beroperasi paralel dengan angkatan bersenjata resmi dan semakin berkembang baik dari segi militer maupun bisnis. Selama perang Iran-Irak, pengaruhnya bertambah besar, dan kini memiliki peran penting dalam berbagai sektor ekonomi dan keamanan.
Pasukan Basij di bawah komando Garda Revolusioner diduga menjadi aktor utama dalam pembubaran protes sejak awal Januari. Pada tanggal tersebut, pemerintah Iran memutus akses internet dan komunikasi telepon internasional guna menghambat penyebaran informasi. Rekaman video yang tersebar memperlihatkan anggota pasukan ini melakukan penembakan dan penindasan terhadap demonstran.
Ancaman militer dan geopolitik di Selat Hormuz
Iran mengumumkan akan menggelar latihan militer dengan tembakan langsung di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran penting yang mengangkut sekitar 20% minyak mentah dunia. Langkah ini dapat mengganggu lalu lintas kapal di kawasan tersebut yang sangat strategis. Media konservatif Iran bahkan mempertimbangkan kemungkinan penutupan paksa selat tersebut.
Situasi ini berpotensi memicu intervensi militer dari Amerika Serikat yang telah menempatkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal perusak ke wilayah Timur Tengah. Namun, keputusan penggunaan kekuatan masih menunggu pertimbangan politik lebih lanjut.
Tindakan kekerasan terhadap tenaga medis dan warga sipil
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan adanya penangkapan terhadap minimal lima tenaga medis dan serangan terhadap petugas kesehatan selama menangani korban bentrokan. Beberapa rumah sakit dilaporkan mengalami serangan gas air mata, dan ratusan ambulans serta paramedis terluka akibat kekerasan.
Lewat akun resmi WHO, Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa kekerasan terhadap pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan di tengah situasi krisis ini. Informasi tersebut menjadi salah satu gambaran jelas mengenai situasi medis di Iran yang sulit dipantau secara independen.
Statistik korban dan dampak sosial
Menurut Human Rights Activists News Agency, korban meninggal akibat penindakan selama protes sudah mencapai lebih dari 6.443 jiwa, terdiri dari ribuan demonstran, personel pemerintah, anak-anak, dan warga sipil yang tidak terlibat demonstrasi. Lebih dari 47.000 orang juga telah ditangkap selama periode bulan ini.
Sementara pemerintah Iran melaporkan angka kematian jauh lebih rendah, yaitu sekitar 3.117 jiwa, termasuk di dalamnya yang disebut sebagai “teroris.” Namun, pencatatan resmi ini sering dipertanyakan oleh berbagai organisasi hak asasi dan pengamat internasional.
Keputusan Uni Eropa untuk menetapkan Garda Revolusioner sebagai organisasi teroris mencerminkan eskalasi tekanan internasional terhadap rezim Iran. Langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa jalan diplomasi dianggap buntu dan fokus kini beralih pada isolasi serta pengekangan. Meski keputusan ini bersifat simbolis, dampaknya terhadap hubungan politik dan ekonomi global patut diwaspadai, terutama di tengah situasi regional yang makin tegang.
