Pemimpin Bangladesh yang terguling, Sheikh Hasina, mengutuk keras pemilu yang akan digelar bulan depan setelah partainya dilarang mengikuti pemilihan tersebut. Hasina menyatakan bahwa pemerintah yang lahir dari pengecualian tidak akan mampu menyatukan bangsa yang terpecah.
Dalam pesan yang disebarluaskan melalui Associated Press, Hasina menegaskan bahwa pelarangan partainya, Awami League, disenfranchises jutaan pendukungnya dan memperdalam perpecahan politik di Bangladesh. Hasina kini hidup dalam pengasingan di India setelah dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas penindakannya terhadap pemberontakan pelajar yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kejatuhannya sebagai pemimpin selama 15 tahun.
Kritik Terhadap Pemerintahan Transisi dan Pemilu
Hasina menuduh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Muhammad Yunus melakukan pengucilan politik yang akan memicu ketidakstabilan. Dia memperingatkan bahwa penolakan partisipasi politik terhadap sebagian besar warga merusak legitimasi institusi negara dan dapat memicu kerusuhan di masa depan.
Pemilu yang dijadwalkan pada 12 Februari ini melibatkan lebih dari 127 juta pemilih dan dianggap sebagai pemilu paling penting dalam beberapa dekade terakhir di Bangladesh. Pemilu ini menjadi ajang penentuan arah politik setelah jatuhnya Hasina dari kekuasaan akibat gelombang protes besar-besaran.
Situasi Pemilu dan Referendum Konstitusional
Pemerintahan Yunus mengawasi pelaksanaan pemilu dengan janji akan menggelar pemilu yang bebas dan adil. Namun, banyak pihak meragukan apakah pemilu ini benar-benar inklusif mengingat larangan terhadap Awami League. Selain itu, pemilu ini juga akan bersamaan dengan referendum yang mengusulkan reformasi besar-besaran terhadap konstitusi Bangladesh.
Kampanye resmi telah dimulai dengan sejumlah rapat umum di ibu kota Dhaka dan daerah lainnya. Pemerintah memastikan bahwa aparat keamanan akan menjaga ketertiban selama masa pemilu serta mencegah intervensi melalui tekanan atau kekerasan. Pengamat internasional dan organisasi hak asasi manusia juga diundang untuk memantau jalannya pemilu.
Dinamika Politik dan Reaksi Internasional
Tarique Rahman, putra mantan perdana menteri dan rival politik Hasina, Khaleda Zia, kembali ke Bangladesh setelah kematian ibunya. Sebagai ketua pelaksana Partai Nasionalis Bangladesh, Rahman diprediksi menjadi kandidat kuat dalam pemilu mendatang.
Hasina mengeluarkan pernyataan publik pertamanya sejak terguling saat berpidato di Delhi, menegaskan bahwa Bangladesh tidak akan pernah mengadakan pemilu yang bebas dan adil di bawah pemerintahan Yunus. Suaranya disiarkan secara daring dengan jangkauan lebih dari 100.000 pendukungnya.
Pernyataan Hasina tersebut mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh yang menyatakan keterkejutan dan ketidaksetujuannya karena India mengizinkan Hasina berpidato secara publik. Bangladesh telah meminta ekstradisi Hasina dari India, namun pemerintah New Delhi belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan tersebut.
Hubungan Bangladesh dan India Pasca-Kejatuhan Hasina
Dukungan India terhadap Hasina selama ini menjadi sumber ketegangan antara kedua negara Asia Selatan. Setelah kejatuhan Hasina, hubungan bilateral mengalami penurunan akibat perbedaan posisi politik dan isu-isu ekstradisi.
Situasi politik di Bangladesh saat ini sangat tegang dan penuh ketidakpastian. Pemilu mendatang akan menjadi kunci bagi stabilitas dan masa depan demokrasi di negara itu, dengan berbagai tantangan terkait inklusivitas, keamanan, dan reformasi konstitusional yang tengah dihadapi.