Pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi yang dipimpin oleh Syrian Democratic Forces (SDF) sepakat melakukan gencatan senjata dan kesepakatan integrasi secara bertahap. Langkah ini berhasil menghindari konflik militer yang berpotensi besar dan mendapat pujian dari Amerika Serikat sebagai sebuah “tonggak sejarah” dalam upaya rekonsiliasi nasional di Suriah.
Kesepakatan tersebut muncul setelah pasukan pemerintah Suriah menguasai wilayah luas di bagian utara dan timur negara itu dari SDF, yang memaksa pasukan Kurdi mundur ke wilayah kecil di timur laut. Integrasi ini menjadi solusi bagi pertanyaan besar terkait nasib SDF yang sebelumnya mengendalikan sekitar seperempat wilayah Suriah.
Rincian Kesepakatan Integrasi Kurdi-Suriah
- Pasukan yang berkumpul di garis depan di bagian utara akan mundur perlahan dari posisi mereka.
- Pasukan keamanan dari Kementerian Dalam Negeri Suriah akan ditempatkan di pusat kota Hasakah dan Qamishli, yang sebelumnya dikuasai SDF.
- Dibentuk divisi militer gabungan yang mencakup tiga brigade SDF serta satu brigade tambahan dari kota Kobani (Ain al-Arab) di bawah pemerintahan Aleppo.
- Semua badan pemerintahan yang didirikan oleh kelompok Kurdi akan bergabung dengan institusi negara Suriah.
Menurut utusan Amerika Serikat Tom Barrack, kesepakatan ini merupakan langkah berani dari kedua belah pihak. Pemerintah Suriah memberikan inklusi dan hak yang berarti, sementara komunitas Kurdi menerima kerangka kerja yang mengakui kontribusi mereka dan memperkuat kepentingan bersama.
Respons Internasional dan Tantangan Pelaksanaan
Pejabat Suriah menyatakan bahwa kesepakatan telah final dan akan segera dijalankan. Namun, belum ada kejelasan mengenai kontrol perbatasan terakhir yang masih dikuasai SDF menuju Irak, yaitu jalur Semalka. Pihak pemerintah memastikan seluruh titik perbatasan akan berada di bawah kendali negara Suriah.
Para pengamat internasional, termasuk Noah Bonsey dari International Crisis Group, melihat kesepakatan ini sebagai titik balik penting yang mencegah konfrontasi militer besar di wilayah timur laut Suriah. Namun, proses implementasi masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait mekanisme integrasi militer dan struktur komando dari brigade gabungan.
Politisi Kurdi Elham Ahmad menyampaikan apresiasi terhadap peran AS dan Prancis sebagai mediator dan berharap kedua negara dapat terus menjadi penjamin dalam proses integrasi ini. Sementara itu, pernyataan resmi SDF menegaskan tujuan kesepakatan untuk menyatukan wilayah Suriah dan memperkuat kerja sama guna membangun kembali negara secara menyeluruh.
Dengan adanya kesepakatan ini, terdapat harapan baru untuk memperkuat stabilitas dan persatuan nasional di Suriah yang selama ini dilanda konflik berkepanjangan. Integrasi militer dan administratif yang dirancang dapat menjadi model rekonsiliasi bagi komunitas yang sebelumnya terpecah belah. Namun, pengawasan dan dukungan internasional tetap diperlukan agar proses transisi ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
