Serangan terjadi di Bandara Internasional Diori Hamani dekat ibu kota Niger, Niamey, pada malam hari. Sebanyak 20 penyerang tewas dan empat personel militer Niger terluka dalam insiden yang berlangsung sekitar 30 menit ini.
Suara ledakan keras dan tembakan berkepanjangan terdengar selama serangan berlangsung. Setelah kejadian, 11 orang ditangkap, termasuk seorang warga Prancis di antara para penyerang yang tewas.
Kelompok Islamic State mengaku bertanggung jawab atas serangan ini melalui sayap informasinya, Amaq. Mereka menyebut target serangan adalah pangkalan militer yang digunakan oleh tentara Niger.
Menurut laporan, bandara mengalami kerusakan besar meski tidak mengungkap jumlah korban jiwa dari pihak mereka. Sistem pertahanan udara Niger berhasil menanggapi serangan dengan menembak proyektil yang masuk.
Operasional bandara kembali normal keesokan harinya. Pejabat Niger memberi kredit kepada pasukan militer Rusia atas keberhasilan menggagalkan serangan tersebut.
Jenderal Abdourahamane Tiani, penguasa Niger hasil kudeta militer pada pertengahan tahun lalu, menuduh presiden Prancis, Benin, dan Pantai Gading bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tuduhan itu disampaikan tanpa bukti konkret.
Tiani mengancam akan melakukan pembalasan dan menyatakan, “Kami telah mendengar mereka menggonggong. Mereka harus siap mendengar raungan kami.” Pernyataan ini menunjukkan ketegangan politik yang sedang berlangsung.
Hubungan Niger dengan Prancis dan beberapa negara tetangga sedang memburuk. Tiani menilai beberapa negara tersebut bertindak sebagai proxy Prancis di kawasan.
Sebaliknya, Niger memperkuat hubungan dengan Rusia yang membantu militer Niger melawan pemberontakan kelompok al-Qaida dan ISIS. Hubungan ini penting dalam konteks keamanan regional.
Niger, bersama Mali dan Burkina Faso, menghadapi pemberontakan yang mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan pengungsi. Ketiga negara ini membentuk Aliansi Negara Sahel sebagai respons.
Aliansi ini melibatkan kerja sama dengan Rusia dan sekaligus memutus hubungan militer dengan Prancis. Langkah ini menunjukkan pergeseran geopolitik di wilayah Sahel yang rentan konflik.