Sebuah hakim federal di Boston mengeluarkan perintah sementara yang menunda penghentian perlindungan deportasi bagi ribuan warga Ethiopia yang tinggal di Amerika Serikat. Keputusan ini menghentikan sementara berlakunya tanggal 13 Februari sebagai waktu berakhirnya Temporary Protected Status (TPS) bagi lebih dari 5.000 imigran Ethiopia.
Hakim Distrik AS Brian Murphy memutuskan penundaan ini guna memberikan waktu lebih bagi proses hukum yang menantang keputusan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Murphy yang diangkat oleh Presiden Joe Biden menyatakan, penundaan ini juga bertujuan agar DHS dapat menyerahkan dokumen yang menjelaskan dasar keputusan penghentian TPS.
TPS adalah status sementara yang diberikan kepada warga negara dari negara yang mengalami bencana alam, konflik bersenjata, atau situasi luar biasa lain. Status ini memungkinkan pemegangnya memperoleh izin kerja serta perlindungan dari deportasi selama masa berlaku TPS. Namun, pemerintah Trump berusaha mengakhiri perlindungan ini untuk sejumlah negara, termasuk Ethiopia, sebagai bagian dari kebijakan pengendalian imigrasi.
Kasus yang diajukan oleh tiga warga Ethiopia dan organisasi African Communities Together menyoroti penghentian TPS yang diumumkan DHS pada 12 Desember lalu. DHS menyebut kondisi di Ethiopia telah membaik, sehingga alasan pemberian TPS tidak lagi relevan. Namun, penggugat menilai keputusan ini dilakukan secara tidak sah karena pemberitahuan hanya diberikan dalam waktu singkat, yaitu 60 hari.
Selain itu, penggugat menuduh bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh sikap diskriminatif Ketua DHS Kristi Noem terhadap imigran non-kulit putih. Mereka menegaskan bahwa Ethiopia mayoritas dihuni oleh penduduk kulit hitam yang masih menghadapi konflik bersenjata yang berkelanjutan.
Juru bicara DHS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa TPS sebenarnya tidak pernah dimaksudkan sebagai program amnesti permanen, melainkan hanya sebagai perlindungan sementara. Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah yang ingin membatasi masa berlaku TPS agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk residensi tetap ilegal.
Hakim Murphy juga menjadwalkan sidang lanjutan setelah DHS menyerahkan dokumen terkait proses pengambilan keputusan penerbitan dan penghentian TPS. Pemerintah diperkirakan akan memberikan dokumen tersebut dalam beberapa minggu mendatang, sebelum hakim menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan.
Kasus ini mencerminkan perdebatan luas terkait kebijakan imigrasi di AS, terutama mengenai bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan perlindungan humanitarian dengan tujuan pengendalian imigrasi. Penundaan ini memberikan harapan bagi komunitas Ethiopia yang selama ini bergantung pada perlindungan TPS untuk menghindari deportasi dan mempertahankan hak tinggal sementara di AS.
Berikut poin-poin penting dalam kasus ini:
1. Hakim federal menunda penghentian TPS bagi imigran Ethiopia.
2. Penundaan dilakukan agar DHS menyerahkan dokumen alasan penghentian.
3. TPS memberikan izin kerja dan perlindungan dari deportasi sementara.
4. DHS awalnya hendak mengakhiri TPS karena kondisi Ethiopia dianggap membaik.
5. Penggugat menuding keputusan DHS didasarkan pada diskriminasi rasial.
6. Sidang lanjutan akan diadakan setelah DHS melengkapi dokumen.
7. Pemerintah menegaskan TPS bukan untuk amnesti permanen.
Perintah hakim ini tidak hanya berdampak pada ribuan warga Ethiopia, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai penerapan kebijakan perlindungan imigrasi di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah diperkirakan harus lebih transparan dalam mengambil keputusan yang berurusan dengan nasib ribuan imigran yang hidup dalam kondisi rentan.
