Pemerintah Suriah dan Kurdi Capai Kesepakatan Komprehensif Integrasi Militer dan Sipil, Milestone Bersejarah

Pemerintah Suriah dan kekuatan Kurdi baru-baru ini mencapai kesepakatan komprehensif untuk mengintegrasikan lembaga militer dan sipil Kurdi secara bertahap ke dalam struktur negara. Langkah ini dianggap oleh Washington sebagai sebuah "tonggak sejarah" yang penting dalam proses rekonsiliasi nasional di Suriah.

Dalam beberapa minggu terakhir, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi telah menyerahkan wilayah mayoritas Arab yang selama ini mereka kuasai kepada pasukan pemerintah. Wilayah tersebut sebelumnya direbut dalam pertempuran sengit melawan kelompok jihad Negara Islam (IS), kampanye yang didukung oleh koalisi pimpinan AS.

Poin Utama dari Kesepakatan

  1. Integrasi Bertahap: Kesepakatan ini menekankan integrasi bertahap pasukan Kurdi dan institusi administratif ke dalam negara Suriah.
  2. Pemeliharaan Gencatan Senjata: Gencatan senjata yang sedang berlangsung akan dipertahankan untuk menghindari konflik lebih lanjut.
  3. Penarikan Pasukan: Kedua belah pihak menyepakati penarikan pasukan dari posisi garis depan di kota Kobane dan wilayah al-Jazeera di timur laut Suriah mulai 2 Februari.
  4. Pembentukan Pasukan Keamanan Terbatas: Pasukan keamanan internal yang terbatas akan ditempatkan di distrik keamanan Hasakeh dan Qamishli, tanpa memasuki kota-kota Kurdi secara militer.

Mazloum Abdi, pemimpin SDF, menegaskan bahwa kesepakatan ini akan berlaku di lapangan mulai awal Februari. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyatukan wilayah Suriah dan mengakhiri pemisahan administratif antara daerah Kurdi dan pemerintah pusat.

Latar Belakang Hubungan dan Mediasi Amerika Serikat

SDF telah menjadi mitra utama Amerika Serikat dalam perang melawan IS. Namun, sejak tergulingnya pemimpin lama Suriah, Bashar al-Assad, pada akhir 2024, AS semakin mendekati pemerintahan baru di Damaskus. Pemerintah AS menyatakan bahwa dukungan aliansinya dengan Kurdi sudah tidak sepenting dulu dan berperan sebagai mediator dalam pembicaraan antara pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi.

Negosiasi ini juga memperoleh dukungan dari Perancis sebagai salah satu penjamin kesepakatan. Elham Ahmad, politikus Kurdi yang menjadi negosiator utama, menyampaikan bahwa perjanjian ini memperkuat gencatan senjata permanen dan sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut terkait detail integrasi.

Dinamika Wilayah dan Kekhawatiran yang Muncul

Selama konflik Suriah, Kurdi berhasil membangun wilayah otonom de facto yang semakin melebar saat melawan IS. Namun, pemerintah baru Suriah yang didominasi pihak Islamis berupaya mengendalikan seluruh wilayah negara.

Sumber pemerintah mengonfirmasi bahwa menurut kesepakatan, negara akan menguasai semua institusi sipil dan pemerintahan, termasuk pos perbatasan yang selama ini dikendalikan pasukan Kurdi di perbatasan dengan Turki dan Irak. Pemindahan tersebut mencakup integrasi tiga brigade SDF ke dalam angkatan bersenjata Suriah di wilayah Hasakeh serta pembentukan brigade baru di Kobane.

Catatan Ahli dan Pandangan Masyarakat

Lars Hauch, ahli Suriah dari Conflict Mediation Solutions, menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk "memorandum pemahaman lanjutan" yang masih samar dalam hal desentralisasi administratif dan keamanan. Ia menilai, proses negosiasi dan implementasi masih membutuhkan waktu dan detail yang jelas.

Sementara itu, Tom Barrack, utusan AS untuk Suriah, menggambarkan kesepakatan ini sebagai "tonggak sejarah" yang mencerminkan komitmen bersama terhadap inklusi dan penghormatan terhadap semua komunitas Suriah. Namun, Elham Ahmad mengkritik peran AS yang dinilai negatif dengan menganggap misi SDF melawan IS telah selesai.

Di tingkat masyarakat, ada skeptisisme yang mengakar. Seorang pemilik toko yang menolak menyebut nama lengkapnya menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Suriah. Ia mengingatkan aksi kekerasan yang dilakukan pasukan pemerintah terhadap minoritas tahun lalu di berbagai wilayah Suriah.

Kesepakatan ini menandai fase baru dalam pendekatan politik dan militer Suriah terhadap komunitas Kurdi. Meski mendapat dukungan internasional, implementasi dan keberlanjutannya masih perlu pengawasan ketat agar bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang hakiki di kawasan ruwet ini.

Terkait