Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengingatkan bahwa organisasi internasional ini menghadapi risiko "kehancuran keuangan yang segera terjadi" jika aturan finansial tidak segera diperbaiki atau jika semua 193 negara anggota tidak membayar iuran tepat waktu. Ia menegaskan bahwa dana untuk anggaran operasional reguler PBB bisa habis pada Juli, yang akan berdampak serius pada kelangsungan aktivitas organisasi tersebut.
Guterres mengirimkan surat kepada seluruh negara anggota yang menyatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah semua negara memenuhi kewajiban pembayarannya secara penuh dan tepat waktu atau aturan keuangan PBB harus dirombak secara fundamental. Meskipun ia tidak menyebut negara tertentu, krisis ini mengemuka karena sejumlah besar hutang dari beberapa anggota, termasuk Amerika Serikat, yang secara tradisional menjadi penyumbang terbesar.
Dampak Utama Krisis Keuangan PBB
Amerika Serikat tercatat memiliki tunggakan iuran sebesar 2,196 miliar dolar AS untuk anggaran reguler PBB, termasuk 767 juta dolar dari tahun berjalan. Selain itu, AS juga memiliki hutang sebesar 1,8 miliar dolar untuk anggaran terpisah guna mendanai operasi perdamaian PBB di berbagai wilayah dunia. Jumlah tunggakan ini telah memicu kehati-hatian terkait kelangsungan fungsi organisasi global ini.
Venezuela menempati posisi kedua dalam daftar negara yang menunggak iuran, dengan nilai sebesar 38 juta dolar AS. Kondisi ekonomi Venezuela yang memburuk dan ketidakhadirannya dalam pembayaran menyebabkan negara ini kehilangan hak suaranya di Sidang Umum PBB karena tunggakan selama dua tahun.
Aturan Keuangan PBB yang Membebani
Guterres menyoroti aturan PBB yang mengharuskan dana yang tidak terpakai dari anggaran reguler dikembalikan ke negara anggota, meskipun PBB belum menerima pembayaran penuh dari mereka. Situasi ini menyulitkan likuiditas organisasi karena sebagian besar dana yang diharapkan belum masuk sementara kewajiban pengembalian tetap berlaku.
Hingga akhir tahun 2025, tunggakan pembayaran PBB mencapai rekor 1,568 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Cadangan likuiditas hampir habis dan tanpa perbaikan signifikan dalam pembayaran, PBB diperkirakan tidak akan mampu menjalankan anggaran reguler sebesar 3,45 miliar dolar AS yang telah disetujui secara bulat oleh seluruh anggota pada Sidang Umum Desember lalu.
Langkah yang Mendesak dan Seruan Guterres
Sekretaris Jenderal menekankan urgensi penyesuaian aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan fiskal yang mengancam misi dan operasional organisasi. Ia meminta semua anggota segera mempertimbangkan perubahan agar PBB tidak harus mengembalikan dana yang belum diterimanya dan agar sistem pembayaran iuran dapat berjalan lebih efisien dan adil.
Penundaan pembayaran oleh negara-negara anggota, terutama oleh Amerika Serikat, telah menjadi hambatan utama dalam menjaga keberlangsungan fungsi PBB. Upaya reformasi keuangan dianggap krusial demi mempertahankan peran PBB dalam menjaga stabilitas global dan penyelenggaraan program kemanusiaan yang bergantung pada pendanaan tepat waktu.
Data Kunci Tunggakan Anggaran PBB:
- Total tunggakan anggaran reguler PBB per akhir 2025: 1,568 miliar dolar AS
- Tunggakan Amerika Serikat pada anggaran reguler: 2,196 miliar dolar AS (termasuk 767 juta dolar tahun berjalan)
- Hutang AS untuk operasi perdamaian PBB: 1,8 miliar dolar AS
- Tunggakan Venezuela: 38 juta dolar AS
- Anggaran reguler PBB tahun 2026 yang disetujui: 3,45 miliar dolar AS
Ke depan, solusi berbasis dialog dan reformasi dianggap penting untuk mendorong komitmen kolektif dari seluruh negara anggota. Tanpa tindakan cepat, risiko kegagalan keuangan bisa semakin membatasi efekitas PBB dalam menjalankan fungsi globalnya, memengaruhi stabilitas dan kerjasama internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.