Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menunda pengesahan sebuah rancangan anggaran untuk mencegah penutupan pemerintah. Ia menuntut agar ada ketentuan yang memungkinkan dirinya dan legislator lainnya menggugat pemerintah atas penyitaan catatan telepon selama penyelidikan serangan 6 Januari pada Capitol.
Ketentuan untuk mengizinkan gugatan tersebut sebelumnya dimasukkan dalam rancangan anggaran besar pada musim gugur dan mendapat kecaman luas dari partai Republik maupun Demokrat. Umumnya, hukum AS membatasi hak individu untuk menggugat pemerintah kecuali dalam kasus tertentu seperti cedera karena petugas federal atau pengambilan tanah untuk kepentingan umum.
Penolakan dan Tuntutan Graham
Beberapa legislator telah menghambat pengesahan rancangan anggaran yang mengatur kelanjutan pendanaan lembaga seperti Pentagon dan Departemen Tenaga Kerja. Namun, Graham menjadi yang paling vokal menentang kecuali ketentuan gugatan dimasukkan kembali. Ia juga menuntut agar pemerintah daerah diwajibkan bekerja sama dalam penegakan imigrasi federal.
Graham menyesalkan penghapusan ketentuan tersebut oleh DPR, terutama setelah Ketua DPR Mike Johnson mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan atas ketentuan itu. Johnson bahkan memasukkan pembatalan ketentuan tersebut dalam rancangan anggaran yang saat ini dibahas Senat.
Proses dan Implikasi Politikal
Graham mengancam akan memperluas ketentuan gugatan ini agar tidak hanya legislator, tetapi juga kelompok luar yang menjadi sasaran penyelidikan kemanan 6 Januari dapat menggugat pemerintah. Ia pernah mendeklarasikan niatnya untuk menuntut kerugian "jutaan dolar". Namun, menurut pemimpin partai Republik, dana hasil gugatan tersebut akan dikembalikan ke pemerintah, bukan untuk keuntungan pribadi.
Sementara itu, beberapa legislator memperkirakan usaha Graham tidak akan berhasil dan menilai bahwa publik mungkin akan ingat upaya ini bukan hanya sebagai kegagalan prosedural. Senator Republik Thom Tillis memperingatkan bahwa dampaknya bisa lebih luas terhadap kepercayaan publik terhadap proses legislatif.
Konflik dan Gugatan Sepihak
Di sisi lain, mantan Presiden Donald Trump mengajukan gugatan sebesar 10 miliar dolar terhadap IRS dan Departemen Keuangan. Gugatan tersebut terkait pengungkapan laporan pajak pribadinya ke media pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menambah kompleksitas dinamika politik dan hukum seputar hak dan kewenangan pemerintah serta pejabat publik.
Graham tetap menahan proses pengesahan anggaran sampai permintaannya dipenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian atas kelangsungan pendanaan pemerintah penting dan bisa berdampak pada berbagai lembaga federal. Hingga kini, belum bisa dipastikan berapa lama penundaan ini akan berlangsung atau hasil akhirnya.
