Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan bahwa keuangan organisasi dunia ini berada di ambang kehancuran yang akan segera terjadi. Guterres menegaskan bahwa tanpa pembayaran iuran dari negara-negara anggota secara penuh dan tepat waktu, PBB berisiko kehabisan dana kas pada Juli mendatang.
Masalah keuangan PBB sudah berlangsung lama karena sejumlah negara anggota tidak membayar iuran wajibnya secara penuh atau terlambat. Kondisi ini memaksa organisasi melakukan penghentian perekrutan pegawai dan pemotongan anggaran yang signifikan.
Guterres menulis dalam surat resmi bahwa “Semua negara anggota harus memenuhi kewajibannya membayar penuh dan tepat waktu, atau aturan finansial PBB harus direvisi secara mendasar untuk mencegah kehancuran finansial yang segera.” Dia mengingatkan bahwa situasi saat ini tidak dapat dipertahankan dan menimbulkan risiko struktural bagi organisasi.
Selain itu, PBB menghadapi tantangan tambahan yaitu harus mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara-negara anggota. Seorang juru bicara Guterres, Farhan Haq, menyatakan bahwa kondisi ini seperti lingkaran setan yang menyulitkan keuangan organisasi. Guterres menggambarkan kondisi ini sebagai “perangkap Kafkaesque yang mengharuskan pengembalian uang yang sebenarnya tidak tersedia.”
Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota terbesar, sejak beberapa bulan terakhir mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan menolak atau menunda sebagian kontribusi wajibnya. Pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Donald Trump bahkan mempertanyakan relevansi PBB dan menyerang prioritas organisasi tersebut. Selain itu, Trump meluncurkan ‘Dewan Perdamaian’ yang dinilai pengkritik sebagai saingan PBB.
Ketegangan geopolitik juga melumpuhkan Dewan Keamanan PBB, karena tiga anggota tetap yang memiliki hak veto—Amerika Serikat, Rusia, dan China—sering mengalami perselisihan tajam. Kondisi ini memperumit pengambilan keputusan strategis dan kebijakan organisasi.
Data terbaru menunjukkan lebih dari 150 negara anggota telah membayar iuran mereka, tetapi pada akhir tahun 2025, tunggakan kontribusi mencapai 1,6 miliar dolar AS. Angka ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Guterres memperingatkan bahwa jika koleksi dana tidak membaik secara drastis, PBB tidak dapat menjalankan anggaran program tahun 2026 yang sudah disetujui. Bahkan, dana reguler organisasi mungkin habis pada Juli.
Guterres juga menyoroti pemotongan besar-besaran dalam bantuan pembangunan dan kemanusiaan oleh beberapa negara, yang menghambat efektivitas PBB di bidang tersebut. Hal ini jelas berpengaruh pada upaya penanggulangan krisis global dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai Sekretaris Jenderal yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2026, Guterres menegaskan perlunya tindakan segera. Dia menilai dunia saat ini terpecah oleh perbedaan geopolitik yang merugikan dan pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan.
PBB berada pada titik krisis dalam aspek keuangan dan koordinasi global, yang menuntut komitmen lebih kuat dari seluruh negara anggota. Tanpa perubahan kebijakan dan keberlanjutan pendanaan, organisasi internasional ini menghadapi risiko kegagalan menjalankan mandatnya yang vital bagi perdamaian dan kemajuan dunia.