Partai Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi diperkirakan akan meraih kemenangan besar dalam pemilihan majelis rendah yang dijadwalkan pekan depan. Survei yang dilakukan oleh surat kabar Asahi menunjukkan bahwa partai tersebut dapat memperoleh kursi jauh melebihi ambang mayoritas 233 dari total 465 kursi yang diperebutkan.
Jika kemenangan besar itu terwujud, posisi Takaichi di partainya akan semakin kuat dan memperkuat mandat untuk melanjutkan kebijakan fiskal ekspansifnya. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan belanja pemerintah dan pemotongan pajak, yang dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi keuangan Jepang dan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.
Berdasarkan hasil survei Asahi, Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi diprediksi memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan dengan 198 kursi yang saat ini dimiliki. Koalisi yang dibentuk bersama mitra aliansinya, Partai Inovasi Jepang atau Ishin, diperkirakan mencapai sekitar 300 kursi, memperkuat posisi mereka di legislatif.
Keisuke Tsuruta, analis senior obligasi di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, menyatakan bahwa kemenangan besar LDP bisa meningkatkan peluang pasar melihat kebijakan fiskal proaktif Takaichi, termasuk pemotongan pajak konsumsi, sebagai hal yang semakin realistis. Dampaknya, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang pun sempat naik karena investor mulai mempertimbangkan kemungkinan tersebut.
Sementara itu, partai oposisi terbesar, Centrist Reform Alliance, menghadapi kesulitan dan berpotensi kehilangan setengah dari 167 kursi yang saat ini mereka pegang. Saat ini, koalisi pemerintah hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan menjadi minoritas di majelis tinggi.
Takaichi membubarkan parlemen bulan lalu dan menggelar pemilihan ulang pada tanggal delapan Februari untuk memperoleh mandat memperkuat langkah reflasi ekonomi lewat kebijakan fiskal yang ekspansif. Langkah ini muncul setelah pasar saham Jepang mengalami koreksi tajam akibat janji Takaichi menghentikan sementara pungutan pajak konsumsi sebesar 8% pada penjualan makanan selama dua tahun.
Kebijakan penangguhan atau pemotongan pajak konsumsi tersebut juga didukung oleh sebagian besar partai lain, sebagai upaya meringankan tekanan harga kebutuhan hidup yang terus meningkat di tengah masyarakat Jepang. Namun, perhatian tetap tertuju pada risiko fiskal yang timbul dari tingkat utang publik Jepang yang kini lebih dari dua kali lipat ukuran ekonomi negaranya.
Pemilu ini menjadi momen penting bagi Takaichi untuk mengukuhkan kekuasaan dan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik, sekaligus menimbulkan dinamika baru dalam politik dan pasar keuangan Jepang di masa mendatang.