Perancis diperkirakan segera mengadopsi anggaran tahun 2026 setelah melalui berbulan-bulan negosiasi yang penuh ketegangan. Proses ini sangat bergantung pada kelangsungan jabatan Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang tengah menghadapi serangkaian mosi tidak percaya dari parlemen.
Pada Jumat lalu, Lecornu menggunakan prosedur khusus untuk memaksa pengesahan anggaran tanpa pemungutan suara untuk ketiga kalinya. Langkah ini memicu gelombang mosi tidak percaya baru yang diajukan oleh partai kiri keras dan sayap kanan ekstrem.
Jika Perdana Menteri Lecornu berhasil melewati mosi tidak percaya yang diprediksi akan ditolak pada malam Senin, anggaran akan melaju menuju persetujuan akhir. Ketegangan politik selama empat bulan terakhir menyebabkan Lecornu harus mencabut janji awalnya untuk tidak memaksakan anggaran tanpa pemungutan suara, yang dia akui sebagai kegagalan sebagian.
Para analis memperkirakan Lecornu tetap akan mempertahankan kedudukannya setelah memberikan sejumlah konsesi penting. Konsesi tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan partai Sosialis, yang berperan sebagai kelompok swing di parlemen.
Upaya Pengurangan Defisit
Anggaran tahun 2026 ini dirancang untuk menurunkan defisit Perancis menjadi lima persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari angka 5,4 persen pada tahun sebelumnya. Target awal yang lebih ketat di angka 4,7 persen dipangkas untuk menyesuaikan kondisi politik dan ekonomi terkini.
Pemerintah juga berencana mengenakan pajak lebih tinggi pada beberapa sektor bisnis, yang diperkirakan dapat menambah penerimaan sekitar 7,3 miliar euro. Meski demikian, upaya partai Sosialis memperkenalkan pajak kekayaan bagi kaum superkaya gagal mendapatkan dukungan parlemen.
Sebagai imbalannya, partai tersebut berhasil memasukkan sejumlah kebijakan pro-rakyat ke dalam anggaran, antara lain penyediaan makanan satu euro untuk mahasiswa dan peningkatan tunjangan bagi pekerja berpendapatan rendah.
Peningkatan Anggaran Militer
Anggaran tahun mendatang juga menambah dana belanja militer sebesar 6,5 miliar euro. Perdana Menteri Lecornu menyebut penguatan pertahanan ini sebagai "inti" dari anggaran tersebut. Ketegangan geopolitik dan kebutuhan keamanan nasional menjadi faktor utama di balik langkah ini.
Kontroversi Pengeluaran Negara
Pengesahan sebagian anggaran sosial termasuk jaminan sosial dilalui dengan cukup ketat pada bulan Desember lalu. Pemerintah memutuskan untuk menunda reformasi pensiun yang tidak populer hingga tahun 2028, setelah masa jabatan Presiden Emmanuel Macron berakhir.
Namun, anggaran pengeluaran negara masih menjadi perdebatan sengit. Sengketa antara Senat yang condong ke kanan, yang menginginkan penghematan, dengan Dewan Rendah yang terpecah dan didominasi oleh kelompok kiri yang menuntut peningkatan pendapatan pajak, belum menemukan titik temu.
Tekanan dari Uni Eropa
Perancis menghadapi tekanan dari Uni Eropa untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB yang saat ini termasuk yang tertinggi di antara negara anggota, setelah Yunani dan Italia. Rasio tersebut hampir dua kali lipat batas maksimum 60 persen yang ditetapkan oleh UE.
Dalam situasi politik yang tidak stabil sejak pemilu mendadak pada tahun ini, dimana Presiden Macron kehilangan mayoritas parlemen, posisi Perdana Menteri Lecornu menjadi sangat krusial. Lecornu diangkat pada September lalu dan berganti nama jabatan pada Oktober, setelah dua pendahulunya terjungkal karena kebijakan pemotongan anggaran yang kontroversial.
Perkembangan terakhir ini menjadi babak penting bagi stabilitas politik dan ekonomi Perancis. Keberhasilan pengesahan anggaran akan menentukan arah kebijakan fiskal negara ini untuk menghadapi tantangan dalam beberapa tahun ke depan.
