Ketua DPR Mike Johnson menghadapi ujian penting dalam upayanya menjalankan instruksi Presiden Donald Trump terkait pendanaan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan pemungutan suara prosedural untuk mengakhiri penutupan parsial pemerintah yang telah berlangsung sejak Sabtu.
Johnson membutuhkan dukungan hampir bulat dari anggota Partai Republik untuk melanjutkan proses ini. Kehilangan satu suara saja dari anggota Partai Republik dalam pemungutan suara garis partai sudah dapat menggagalkan usaha tersebut.
Presiden Trump menegaskan melalui media sosial bahwa tidak boleh ada perubahan dalam rencana tersebut. Ia menyebut penting agar shutdown yang merugikan negara ini segera diakhiri demi kepentingan semua pihak, baik Republik maupun Demokrat.
Rancangan undang-undang yang akan diputuskan berfungsi untuk membiayai sebagian besar kegiatan pemerintahan hingga akhir September. Pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri juga akan dijamin selama dua minggu ke depan sebagai bagian dari negosiasi mengenai lembaga imigrasi AS, ICE.
Johnson mengakui bahwa keputusan ini merupakan perintah langsung dari Trump untuk meredam ketegangan terkait pendanaan pemerintah. Namun, para pemimpin Partai Republik masih harus meyakinkan anggota fraksi agar mendukung langkah tersebut.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Mayoritas DPR Steve Scalise, proses pengumpulan suara seringkali membutuhkan waktu hingga larut malam. Tidak semua anggota akan langsung setuju di awal, tetapi negosiasi akan terus berlangsung hingga persetujuan tercapai.
Sementara itu, DPR telah meloloskan paket pendanaan yang sebelumnya disetujui Senat pada Jumat lalu. Trump pun menyatakan akan segera menandatangani jika House menyetujui rancangan tersebut. Namun, beberapa anggota Demokrat diperkirakan menolak langkah prosedural awal yang menetapkan aturan debat, sehingga pengujian terhadap Johnson lebih berat.
Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries menegaskan bahwa partainya tidak akan membantu menyelesaikan kebuntuan prosedural ini. Ia menyoroti bahwa beberapa isi aturan fraksi GOP tidak disetujui, termasuk usulan untuk menahan mantan Presiden Bill Clinton dan Hillary Clinton terkait penyelidikan Jeffrey Epstein.
Berbeda dengan shutdown sebelumnya yang berlangsung 43 hari dan mencakup lebih banyak lembaga, shutdown saat ini hanya bersifat parsial. Perdebatan sebelumnya berfokus pada perpanjangan subsidi COVID-19 terkait Affordable Care Act, yang gagal didapatkan dalam paket pendanaan.
Saat ini, enam dari dua belas rancangan anggaran tahunan telah disahkan, termasuk pendanaan untuk program bantuan gizi serta pengoperasian taman nasional dan situs bersejarah hingga akhir September. Namun, sisa rancangan anggaran yang belum disetujui mencapai tiga perempat dari total pengeluaran federal, termasuk Departemen Pertahanan.
Sebagai hasilnya, pembayaran bagi personel militer dan pegawai negeri berisiko tertunda jika shutdown berlanjut. Ketidakpastian pendanaan ini memengaruhi operasi pemerintahan secara luas.
Salah satu kendala muncul dari sejumlah anggota Partai Republik yang menghendaki agar paket pendanaan mencakup undang-undang persyaratan bukti kewarganegaraan untuk pemilih. Legislasi ini dikenal sebagai Undang-Undang SAVE.
Anggota DPR Anna Paulina Luna sempat menyatakan bahwa undang-undang ini harus dimasukkan dalam paket pendanaan. Namun, ia kemudian tampak melunak setelah berdiskusi dengan Trump mengenai kemungkinan pengajuan aturan tersebut di Senat sebagai solusi menjaga agar pemerintah tetap berjalan.
Organisasi Brennan Center for Justice mengingatkan bahwa jika undang-undang SAVE disahkan, warga Amerika harus menunjukkan paspor atau akta kelahiran saat mendaftar pemilu. Hal ini dapat menimbulkan hambatan bagi sekitar 21 juta suara yang tidak memiliki dokumen tersebut secara mudah.
Pemimpin Senat Chuck Schumer memperingatkan bahwa memasukkan Undang-Undang SAVE dalam paket bipartisan dapat menyebabkan penutupan pemerintah berkepanjangan lagi. Ia menuduh undang-undang tersebut lebih bertujuan menekan partisipasi pemilih daripada menjamin keamanan pemilu.
Sepanjang masa jabatannya, Johnson hanya memiliki mayoritas tipis sebagai Ketua DPR. Kemenangan tipis partai Republik dalam pemilihan khusus di Texas menurunkan keunggulan mereka menjadi 218-214. Hal ini pengaruhi kemampuan GOP untuk menahan pengkhianatan suara anggota.
Situasi saat ini menempatkan Johnson dan para pemimpin Partai Republik pada posisi genting dalam memastikan terselenggaranya pendanaan pemerintahan. Hasil pemungutan suara pekan ini akan menentukan berakhir atau berlanjutnya shutdown parsial tersebut secara signifikan.
