Pasukan pemerintah Suriah resmi memasuki kota Qamishli di timur laut, mengikuti kesepakatan gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi. Langkah ini menandai berakhirnya ketegangan dan konfrontasi bersenjata selama beberapa minggu antara pasukan pemerintah dan SDF di provinsi Hasakah.
Menurut laporan SANA yang mengutip Kementerian Dalam Negeri Suriah, unit militer mulai menjalankan tugas keamanan sekaligus mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati Jumat lalu. Keamanan diperketat di jalan utama yang mengarah ke Qamishli sebagai persiapan kedatangan pasukan pemerintah.
Penempatan Pasukan dan Penguatan Keamanan di Qamishli
Konvoi kendaraan militer Suriah yang mengibarkan bendera negara itu langsung menuju zona keamanan khusus di Qamishli untuk menggelar pembicaraan dengan pejabat Kurdi senior. Pejabat kementerian menyatakan pasukan pemerintah telah mengambil alih kendali gedung-gedung keamanan yang sebelumnya dikelola oleh Asayish, yaitu pasukan keamanan internal SDF. Pemerintah Suriah selanjutnya akan bertugas bersama Asayish untuk menjaga keamanan di kota tersebut.
Selain di Qamishli, pasukan pemerintah juga telah memasuki kota Hasakah pada Senin lalu berdasarkan kesepakatan yang sama. Di sepanjang perjalanan menuju Tell Brak, timur Hasakah, ribuan warga menyambut dengan sorak sorai dan pengibaran bendera Suriah sebagai tanda dukungan atas kembalinya kendali negara.
Respons Masyarakat dan Harapan Persatuan
Penduduk Arab dan sebagian komunitas Kurdi di wilayah SDF lama mengekspresikan harapan agar Syriah kembali bersatu tanpa perpecahan. Mereka menginginkan stabilitas dan perlunya rekonsiliasi negara pasca konflik panjang. Seorang warga, Adel al-Ahmad, menyatakan kegembiraannya atas kembalinya kekuatan pemerintahan pusat dan menganggap peristiwa ini sebagai pembebasan wilayah dari kontrol SDF yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Ketidakpuasan atas marginalisasi politik dan ekonomi di kalangan penduduk Arab yang tinggal di bawah kendali SDF mendorong dukungan terhadap pemerintahan pusat. Namun, sejumlah komunitas Kurdi masih khawatir akan kemungkinan pembalasan dari kelompok pemerintah setelah konflik intens yang pernah terjadi.
Kesepakatan Gencatan Senjata dan Tantangannya ke Depan
Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Jumat lalu menggagalkan ancaman konfrontasi lebih lanjut antara pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa dan SDF. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi integrasi bertahap pejuang Kurdi ke dalam struktur militer dan administrasi negara Suriah.
Pemerintah Amerika Serikat menyebut kesepakatan ini sebagai langkah penting menuju persatuan dan rekonsiliasi nasional yang dikedepankan setelah bertahun-tahun konflik sipil. Sebagian warga menyambut optimisme bahwa proses rekonstruksi dan stabilitas dapat segera dimulai setelah periode panjang konflik.
Namun, proses tersebut diperkirakan akan berjalan lambat karena adanya sejarah panjang ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan kelompok Kurdi. Tantangan utama adalah menggabungkan berbagai administrasi, aparat kepolisian, dan sistem hukum yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Latar Belakang Konflik dan Peran SDF
Sebelum perang saudara yang telah berlangsung selama 14 tahun, komunitas Kurdi merupakan minoritas yang mengalami tekanan di bawah pemerintahan keluarga al-Assad selama lebih dari lima dekade. Ketika perang berlangsung, SDF mengambil alih sejumlah wilayah, termasuk kawasan kaya sumber daya minyak dan komoditas penting serta membangun pemerintahan semi-otonom yang disebut Rojava.
SDF memainkan peran penting sebagai sekutu utama AS dalam melawan kelompok ISIS di Suriah. Namun, posisi SDF melemah setelah Presiden Donald Trump menjalin hubungan lebih dekat dengan pemerintahan al-Sharaa setelah jatuhnya Bashar al-Assad beberapa bulan lalu. Kini, hampir seluruh wilayah Suriah kembali berada di bawah kendali Damaskus.
Pandangan Analis dan Prospek Stabilitas
Pelaporan dari Aleppo menggarisbawahi bahwa integrasi SDF ke dalam struktur pemerintahan pusat bukanlah proses mudah. Masalah yang paling mendasar adalah membangun kembali kepercayaan setelah hubungan penuh ketegangan selama bertahun-tahun.
Menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah bekas kendali SDF akan menjadi ujian utama untuk pemerintah Suriah. Demikian juga, perlunya mengakomodasi beragam kelompok etnis dan menjaga inklusivitas dalam proses pembangunan kembali menjadi faktor penentu keberhasilan rekonsiliasi nasional.
Kesepakatan gencatan senjata ini membuka babak baru dalam konflik yang telah memecah belah Suriah. Meskipun jalan di depan masih penuh tantangan, langkah-langkah awal ini membawa harapan bagi terciptanya stabilitas dan persatuan di wilayah yang sebelumnya dilanda konflik berkepanjangan.
-
-
-
-
