Jaksa Prancis akan mengajukan permintaan agar vonis awal tetap dipertahankan dan sejumlah terdakwa, termasuk Marine Le Pen, dilarang menduduki jabatan publik dalam proses banding kasus dugaan penipuan. Permintaan ini disampaikan pada persidangan ulang tuduhan penggelapan dana di Parlemen Eropa yang melibatkan Le Pen dan anggota partainya.
Dalam persidangan yang berlangsung sejak pertengahan Januari, jaksa menegaskan akan meminta hukuman larangan menjabat yang sebelumnya dijatuhkan pada Le Pen dan pihak terkait. Pada putusan awal tahun lalu, Le Pen dijatuhi hukuman empat tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan serta larangan mencalonkan diri selama lima tahun.
Kasus tersebut melibatkan dugaan penipuan skema pekerjaan fiktif yang terjadi antara 2004 hingga 2016. Le Pen beserta 24 mantan anggota parlemen Eropa, asisten, dan akuntan dinyatakan bersalah karena menggunakan dana Parlemen Eropa untuk menggaji staf di Prancis yang terafiliasi dengan partai National Rally (RN). Tidak semua pihak yang dihukum mengajukan banding.
Le Pen membantah adanya sistem penipuan tersebut dan mengatakan partainya bertindak dengan itikad baik selama persidangan banding. Ia berharap mendapatkan putusan bebas atau setidaknya pengurangan hukuman serta dibebaskan dari masa tahanan rumah.
Jika putusan pengadilan menguatkan vonis awal, Le Pen berisiko kehilangan hak untuk maju dalam pemilihan presiden 2027, yang dipandang sebagai kesempatan terbaiknya setelah dua kali kalah di putaran kedua pemilihan 2017 dan 2022. Presiden Emmanuel Macron, pesaing utama Le Pen sebelumnya, tidak dapat mencalonkan diri kembali karena sudah menjabat dua periode berturut-turut.
Selain larangan mencalonkan diri, Le Pen menghadapi ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda satu juta euro jika upayanya dalam banding gagal. Persidangan banding dijadwalkan akan selesai dan putusan diumumkan pada musim panas mendatang.
Rangkaian proses hukum ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas pada lanskap politik Prancis menjelang pemilu presiden berikutnya. Kasus tersebut tidak hanya berdampak pada masa depan politik Le Pen, tetapi juga terhadap citra dan legitimasi partai National Rally di arena politik nasional dan Eropa.
