Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menghadapi tantangan eksistensial yang sangat serius terkait kebutuhan reformasi. Petter Olberg, Duta Besar Norwegia sekaligus fasilitator pembicaraan reformasi WTO, secara tegas menyatakan bahwa WTO harus melakukan reformasi atau menghadapi risiko kehilangan relevansi dan keberlangsungan.
WTO mengatur sebagian besar perdagangan global namun terhambat oleh aturan konsensus penuh yang mengharuskan seluruh anggota menyetujui setiap keputusan. Sistem penyelesaian sengketa juga mengalami kebuntuan akibat langkah pemblokiran dari Amerika Serikat yang menghentikan pengangkatan hakim baru di badan banding WTO sejak 2019.
Urgensi Reformasi WTO
Menurut Olberg, pertemuan menteri perdagangan WTO yang akan digelar di Kamerun menjadi momen krusial untuk mengukuhkan rencana kerja reformasi. Pembahasan reformasi ini bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi kebutuhan sejak lama dan semakin mendesak setelah kebijakan proteksionisme dan tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Ia menegaskan, “Reformasi atau mati” adalah pilihan yang harus diambil oleh organisasi yang beranggotakan 166 negara itu. Banyak negara besar dan kecil turut merasakan dampak gangguan yang terjadi pada mekanisme WTO dan sepakat perlunya perubahan agar organisasi ini kembali efektif.
Tantangan Utama Reformasi
Hambatan struktural menjadi penyebab utama ketidakmampuan WTO untuk bergerak maju. Sistem konsensus, misalnya, memungkinkan anggota tertentu seperti Amerika Serikat dan India menggunakan hak veto untuk menghalangi perubahan kebijakan penting. Akibatnya, WTO tidak mampu memperbarui atau menyesuaikan aturan dagangnya secara responsif terhadap dinamika ekonomi global.
Isu penegakan prinsip “most-favoured nation” (MFN) juga menjadi perdebatan sengit. Amerika Serikat menyatakan prinsip MFN kurang relevan untuk era saat ini, terutama karena beberapa negara diduga tidak berkomitmen pada persaingan pasar yang adil dan mempertahankan sistem ekonomi yang bertentangan dengan prinsip WTO.
Dampak dan Peluang Reformasi
Meskipun menghadapi tantangan, sekitar 72 persen perdagangan global masih berjalan di bawah aturan WTO yang sudah ada, termasuk perjanjian terkait prosedur penilaian bea cukai dan perlindungan kekayaan intelektual. Olberg menekankan bahwa aturan ini meskipun kurang menarik bagi sebagian orang, keberadaannya sangat penting bagi kelancaran bisnis internasional.
WTO berusaha untuk menyusun agenda kerja reformasi yang realistis dengan tujuan dan tenggat waktu yang jelas dalam pertemuan di Yaounde. Rencana ini diharapkan menjadi awal proses perubahan yang lebih besar sehingga menjadi landasan bagi perubahan kebijakan di masa depan.
Langkah-Langkah Kritis dalam Reformasi WTO
- Penyusunan rencana kerja reformasi yang disepakati oleh para menteri perdagangan.
- Menyesuaikan mekanisme pengambilan keputusan agar tidak selalu bergantung pada konsensus penuh.
- Membuka kembali fungsi badan banding penyelesaian sengketa dengan pengangkatan hakim baru.
- Meninjau ulang dan mengoordinasikan kembali prinsip MFN agar lebih relevan dengan praktik perdagangan saat ini.
- Melakukan dialog intensif dengan negara anggota yang menolak perubahan untuk mencari konsensus yang lebih praktis.
Tingkat frustrasi di kalangan anggota WTO meningkat karena stagnasi ini. Para pelaku perdagangan global kini lebih memahami bahwa tanpa reformasi fundamental, WTO akan kehilangan peran pentingnya dalam mengatur sistem perdagangan dunia. Olberg mengingatkan bahwa pilihan yang ada bukan mempertahankan kondisi lama, melainkan berani bertransformasi agar tetap relevan di kancah global.
Pemilihan reformasi sebagai prioritas utama memastikan WTO dapat terus menjalankan fungsinya di tengah gejolak ekonomi dan politik internasional yang terus berubah. Pertemuan mendatang di Kamerun akan menjadi titik awal untuk menyusun masa depan organisasi tersebut dengan kerangka kerja yang konkrit dan implementatif.
