Presiden Donald Trump resmi mengakhiri shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang berlangsung selama empat hari dengan menandatangani paket anggaran federal pada Selasa, 3 Februari 2026. Langkah tersebut memungkinkan berbagai lembaga pemerintah kembali beroperasi secara penuh hingga September mendatang.
Sebelum disahkan, Rancangan Undang-Undang anggaran ini menghadapi pemungutan suara yang ketat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS. Hasil voting menunjukkan dukungan tipis dengan 217 suara setuju dan 214 suara menolak, menandakan adanya perpecahan di dalam partai politik utama.
Dinamika Politik di DPR AS
Partai Republik mencatat adanya 21 anggota yang memilih menentang paket anggaran tersebut. Sedangkan Partai Demokrat menunjukkan sebaliknya, dengan jumlah anggota serupa yang justru mendukung. Pola voting ini memperlihatkan gesekan politik yang masih berlanjut di tengah negosiasi anggaran.
Meskipun sebagian besar anggaran pemerintah telah disetujui, pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS hanya diperpanjang sementara hingga 13 Februari 2026. Perpanjangan sementara ini dimaksudkan untuk memberi waktu lebih dalam negosiasi khusus mengenai reformasi kebijakan imigrasi yang menjadi isu kontroversial.
Fokus pada Reformasi Kebijakan Imigrasi
Tuntutan utama datang dari Partai Demokrat yang ingin melakukan reformasi besar pada badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Hal ini terkait insiden penembakan di Minneapolis yang menjadi sorotan publik dan menambah tekanan politis agar kebijakan imigrasi diperketat dan lebih manusiawi.
Ketegangan negosiasi juga tercermin dari perbedaan pandangan antara para pemimpin legislatif. Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, mendorong penerapan aturan penggeledahan yang lebih ketat di DHS. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson menolak gagasan tersebut dan menekankan perlunya reformasi terhadap "kota-kota suaka" (sanctuary cities) yang melindungi imigran tanpa status dokumen resmi.
Tekanan dari Presiden Trump
Selama krisis anggaran ini, Presiden Trump aktif memberikan tekanan politik melalui media sosial. Ia mengumumkan kerja sama erat dengan Ketua DPR untuk segera meloloskan kesepakatan pengeluaran. "Saya akan menandatangani menjadi undang-undang secepatnya dan tidak ada penyesuaian lagi yang bisa dilakukan," tegas Trump.
Shutdown kali ini tergolong singkat jika dibandingkan dengan penutupan pemerintahan terlama sepanjang sejarah AS yang berlangsung 43 hari pada akhir tahun sebelumnya. Namun, dinamika politik yang ada menunjukkan potensi konflik berkelanjutan, terutama terkait kebijakan imigrasi.
Pengawasan dan Risiko Penutupan Kembali
Rakyat Amerika dan para pengamat politik kini memantau negosiasi yang masih berlangsung guna menghindari risiko shutdown susulan. Tenggat waktu perpanjangan pendanaan DHS pada pertengahan Februari menjadi momentum krusial bagi Kongres untuk mencapai kesepakatan yang permanen.
Jika tidak ada konsensus yang tercapai, pemerintah AS berpotensi kembali mengalami gangguan operasional yang dapat berdampak luas pada pelayanan publik dan stabilitas politik nasional. Proses negosiasi ini juga menjadi barometer penting dari kestabilan hubungan antar partai menjelang pemilu dan agenda legislatif selanjutnya.