Pemerintah Australia baru-baru ini membatalkan visa perjalanan seorang influencer Yahudi pro-Israel, Sammy Yahood, akibat komentar anti-Islam yang dipostingnya di media sosial. Pembatalan ini terjadi beberapa pekan setelah serangan teroris di Bondi Beach yang menewaskan 15 orang pada acara perayaan Hannukah di tepi pantai.
Yahood mengaku bahwa pemerintah Australia menghubungi Uni Emirat Arab untuk memastikan dirinya tidak bisa melakukan penerbangan menuju Melbourne. Ia sempat berencana mengunjungi Australia tiga hari sebelum insiden tragis itu dan berharap kehadirannya memberikan harapan bagi komunitas Yahudi di Australia.
Pembatalan Visa dan Kontroversi Politik
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menyatakan bahwa penyebaran kebencian bukanlah alasan yang dapat diterima untuk berkunjung ke Australia. Di sisi lain, Yahood pernah menyerukan pelarangan Islam, dengan alasan “sudah waktunya berhenti mentoleransi mereka yang tidak mentoleransi kita.” Pernyataan tersebut memicu pro-kontra di kalangan pemerintah dan masyarakat.
Menurut Avi Yemini, wartawan dari Rebel News Online Australia, pembatalan visa terhadap Yahood merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diduga membatasi suara pro-Israel bukan karena alasan keamanan, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Yemini menambahkan bahwa hanya satu ekstremis Islam yang dicegah masuk selama pemerintahan saat ini, menimbulkan ketidakseimbangan dalam kebijakan keamanan.
Kasus Pembatalan Visa Sebelumnya
Kebijakan menghalangi masuknya beberapa tokoh pro-Israel bukan hal baru. Pada bulan Maret, pemerintah menolak visa seorang penceramah Lebanon, Hussain Makke, yang sempat menghadiri pemakaman pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Di bulan-bulan sebelumnya, beberapa warga Palestina, termasuk penulis buku masak yang mendukung serangan Hamas pada 7 Oktober, juga dilarang masuk.
Berikut daftar tokoh yang visa kunjungannya dibatalkan oleh pemerintah Australia terkait isu keamanan dan politik:
- Hussain Makke – Penceramah Lebanon, visa dibatalkan setelah menghadiri pemakaman tokoh Hezbollah.
- Penulis buku masak Palestina – Mendukung serangan Hamas.
- Hillel Fuld – Aktivis pro-Israel, pernah keluarganya menjadi korban teror di Yerusalem.
- Simcha Rothman – Politikus sayap kanan Israel dengan jadwal kunjungan ke Melbourne dan Sydney.
- Ayelet Shaked – Mantan anggota parlemen Israel, dibatalkan karena pernyataan dianggap merendahkan Palestina.
Kondisi Keamanan dan Ketegangan Sosial di Australia
Situasi di Australia tetap tegang setelah serangan Bondi Beach. Perdana Menteri sebelumnya, Scott Morrison, mendapat kritik karena menyarankan umat Muslim untuk memiliki izin khusus sebagai penceramah dengan ajarannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ia menekankan bahwa komunitas Muslim harus bertanggung jawab terhadap radikalisasi.
Salah satu pelaku serangan dilaporkan memiliki hubungan dengan penceramah Sydney, Wissam Haddad, yang beberapa materinya dilarang oleh pengadilan karena mengandung konten rasis dan antisemitik. Laporan dari Middle East Media Research Institute (MEMRI) juga menunjukkan adanya insiden provokasi kekerasan terhadap komunitas Yahudi di beberapa tempat ibadah dan aksi protes di Sydney.
Menurut pernyataan Asosiasi Imam Nasional Australia, menyalahkan seluruh komunitas Muslim atas tindakan individu adalah hal yang tidak tepat dan berbahaya bagi kerukunan sosial. Namun, kritik terhadap pemerintah mengindikasikan kegagalan dalam melakukan pendekatan yang adil dan objektif terhadap masalah ekstremisme dan antisemitisme.
Respons dan Kebijakan Pemerintah
Hingga kini, Kementerian Dalam Negeri Australia enggan memberikan komentar spesifik terkait kasus pembatalan visa yang ramai diperbincangkan. Juru bicara Perdana Menteri Anthony Albanese juga menolak berkomentar tanpa mengetahui sumber kritikan yang disampaikan.
Kebijakan protektif terhadap keamanan nasional dan respons atas ketegangan antar komunitas masih menjadi tantangan besar di Australia. Kasus pembatalan visa terhadap figur pro-Israel, terutama setelah serangan berdarah di Bondi Beach, memicu perdebatan luas mengenai kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak minoritas.
Pengamatan ini menjadi penting untuk memperkirakan bagaimana pemerintah Australia akan menyeimbangkan isu keamanan, kebebasan beragama, dan kerukunan sosial pada periode berikutnya. Situasi keamanan yang dinamis menuntut pendekatan komprehensif untuk mengurangi potensi konflik dan kebencian di masyarakat.