Kepala badan hak asasi manusia PBB menyatakan bahwa lembaganya sedang berada dalam “mode bertahan hidup” akibat kekurangan dana yang serius. Ia mengumumkan permohonan dana sebesar 400 juta dolar untuk menghadapi krisis hak asasi manusia secara global pada 2026.
Volker Turk memperingatkan bahwa di tengah serangan besar terhadap hak asasi manusia, kantor yang ia pimpin mengalami kekurangan dana yang menghambat pekerjaan penting dan menyelamatkan nyawa. Ia menegaskan bahwa laporan mereka memberikan informasi kredibel tentang kekejaman dan tren hak asasi manusia saat kebenaran semakin terkikis oleh disinformasi dan sensor.
Turk menggambarkan lembaganya sebagai “tali penyelamat bagi yang disiksa, pengeras suara untuk yang dibungkam, serta sekutu teguh bagi yang berani membela hak orang lain.” Namun, dana reguler tahun lalu yang dialokasikan sebesar 246 juta dolar hanya terealisasi 191,5 juta dolar. Selain itu, dari permohonan kontribusi sukarela sebesar 500 juta dolar, hanya terkumpul 257,8 juta dolar.
Pendanaan untuk pekerjaan hak asasi manusia PBB sudah lama mengalami kekurangan, dan saat ini Turk menyebut kondisi mereka “menjalankan tugas di bawah tekanan berat”. Ia menambahkan bahwa pengurangan dana ini justru memberi ruang bagi pelaku pelanggaran hak untuk bertindak tanpa batas.
Kantor hak asasi manusia PBB kehilangan sekitar 300 dari 2.000 staf pada tahun lalu dan terpaksa mengurangi pekerjaan di 17 negara. Contohnya, program di Myanmar dipangkas hingga 60 persen. Sementara itu, Anggaran reguler tahun ini disetujui sebesar 224,3 juta dolar. Namun, ketidakpastian masih ada karena krisis likuiditas global yang juga melanda banyak organisasi internasional.
Kontribusi terbesar PBB berasal dari Amerika Serikat, yang sejak kepemimpinan Donald Trump melakukan pemotongan dana lebih drastis. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa organisasi ini berada di ambang kebangkrutan keuangan dan bisa kehabisan kas dalam waktu dekat.
Dalam situasi tersebut, Turk berupaya menggalang 400 juta dolar sebagai dana sukarela dari negara dan donor. Ia menekankan bahwa anggaran hak asasi manusia sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan pengeluaran PBB, namun hasilnya berdampak besar dalam menstabilkan komunitas, membangun kepercayaan institusi, dan menopang perdamaian yang berkelanjutan.
Menurut Turk, rendahnya biaya operasional lembaganya sebanding dengan kerugian kemanusiaan yang tak terukur akibat kurangnya investasi. Pada tahun lalu, staf PBB yang bekerja di 87 negara melaksanakan lebih dari 5.000 misi pemantauan hak asasi manusia, turun signifikan dari 11.000 misi pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan berkurangnya bukti yang dibutuhkan untuk perlindungan dan pencegahan pelanggaran.
Turk juga mengungkapkan beragam contoh kerja lembaganya, seperti mendukung 67.000 korban penyiksaan dan perbudakan modern, serta mendokumentasikan puluhan ribu pelanggaran hak asasi manusia dalam lebih dari 100 negara. Misi pemantauan di Ukraina disebut sebagai satu-satunya sumber catatan tersertifikasi mengenai korban sipil sejak invasi Rusia pada 2014.
Selain itu, misi pencarian fakta di Bangladesh berhasil mendokumentasikan pelanggaran hak berat selama penindasan pada 2024, sementara investigasi di Republik Demokratik Kongo mengungkap pola pelanggaran yang mungkin termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Turk menjelaskan bahwa semua upaya ini bertujuan membawa suara korban keluar ke publik, melawan rahasia yang menjadi sekutu kuat pelaku pelanggaran, serta menantang ketidakadilan dan impunitas.