Taiwan menghadapi kebuntuan politik yang menghambat rencana belanja pertahanan senilai 40 miliar dolar AS. Pemerintah Presiden Lai Ching-te kesulitan mendapatkan persetujuan parlemen karena oposisi menuntut konsesi terlebih dahulu, memicu kritik dari Washington.
Dalam dekade terakhir, Taiwan telah mengalokasikan dana besar untuk memperkuat militernya. Namun, tekanan dari Amerika Serikat semakin meningkat agar pulau ini meningkatkan kemampuan bertahan menghadapi ancaman China yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Ketegangan Politik Menyulitkan Persetujuan Anggaran
Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai kehilangan mayoritas kursi di parlemen. Sebaliknya, partai oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) mendominasi parlemen dan menolak mengesahkan anggaran tanpa adanya rincian pembelian senjata serta penjelasan langsung dari Presiden Lai.
Sejak Desember, proposal anggaran ini telah diblokir sebanyak 10 kali. Lai menegaskan pentingnya meningkatkan belanja pertahanan hingga lebih dari tiga persen dari produk domestik bruto tahun ini demi menghadapi potensi invasi China.
Rencana Pertahanan dan Pengadaan Senjata
Rencana pengeluaran tambahan ini akan dijalankan selama delapan tahun. Dana ini ditujukan untuk pembelian senjata dari Amerika Serikat, termasuk sejumlah armada senilai 11 miliar dolar AS yang diumumkan Desember lalu. Taiwan juga berambisi mengembangkan sistem pertahanan udara bertingkat bernama "T-Dome", serta membeli misil presisi jarak jauh dan sistem anti-drone.
Namun, oposisi mengeluhkan keterlambatan pengiriman pesawat tempur F-16V dan menuntut transparansi yang lebih besar. KMT bahkan mengusulkan alokasi dana hingga 28,4 miliar dolar AS khusus untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan dari AS.
Kekhawatiran Internasional dan Implikasi bagi Pertahanan Taiwan
Presiden Lai memperingatkan bahwa penundaan persetujuan anggaran dapat memperlambat peningkatan kapabilitas pertahanan Taiwan. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman pada komunitas internasional tentang keseriusan Taiwan dalam mempertahankan kedaulatan.
China secara agresif meningkatkan tekanan militer dengan melancarkan operasi kapal perang dan pesawat tempur hampir setiap hari di sekitar Taiwan. Beijing juga menggelar serangkaian latihan militer besar sejak 2022 sebagai bentuk pamer kekuatan.
Dukungan Washington dan Tantangan Dalam Negeri
Pentagon dan pejabat AS mendukung penuh usulan anggaran pertahanan Taiwan. Senator AS Roger Wicker menyatakan kekecewaannya atas pemangkasan anggaran yang dilakukan oposisi. Ia menilai pengadaan senjata sangat krusial mengingat ancaman China yang terus meningkat.
Sementara itu, analis politik menyebut buntu politik ini disebabkan oleh ketidaksiapan kedua belah pihak untuk berkompromi. Praktik politik yang keras dan kompleks di Taiwan menjadi penyebab utama stagnasi anggaran tersebut.
Harapan untuk Solusi di Masa Depan
Deputi Menteri Luar Negeri Taiwan, Chen Ming-chi, menyatakan optimisme hati-hati bahwa oposisi akan akhirnya menyetujuinya. Ia berharap sesi parlemen mendatang akan memberikan peluang lebih besar untuk kerjasama lintas partai demi menjaga keamanan negara.
Berbagai upaya diplomatik dan tekanan dari dalam negeri serta luar negeri sedang dijalankan untuk mengatasi kebuntuan ini. Keputusan mengenai anggaran pertahanan Taiwan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menahan agresi militer dari China.
