Pengadilan federal memberikan waktu hingga Kamis depan kepada pemerintah untuk mencapai kesepakatan dengan pengacara hak asasi manusia terkait hak pendampingan hukum bagi orang-orang yang ditahan di fasilitas ICE (Immigration and Customs Enforcement) di Minnesota. Hakim Nancy Brasel menilai ada perbedaan fakta yang sangat besar antara klaim pengacara pembela HAM dan pernyataan pemerintah mengenai akses yang memadai bagi tahanan untuk bertemu pengacara secara langsung.
Keluhan utama dari para advokat adalah orang-orang yang menghadapi kemungkinan deportasi di fasilitas itu sering kali dipersulit untuk mendapatkan akses penuh kepada pengacara mereka. Meskipun tahanan diperbolehkan melakukan panggilan telepon, kehadiran petugas ICE yang biasanya mengawasi membuat komunikasi menjadi terbatas dan tidak bebas. Pendapat ini bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang mengatakan bahwa panggilan tidak diawasi dapat dilakukan kapan saja dan selama dibutuhkan.
Perbedaan Pandangan Hakim dan Pemerintah
Hakim Brasel mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap argumen pemerintah selama persidangan. Ia menilai bukti yang diajukan oleh para pengacara pembela HAM jauh lebih kuat dibandingkan dengan jaminan pemerintah yang menganggap fasilitas tersebut hanyalah tempat penahanan sementara. “Kesenjangan ini sangat besar sehingga sulit untuk ditutupi,” tegasnya.
Untuk menengahi perselisihan ini, hakim menginstruksikan kedua belah pihak untuk melanjutkan mediasi dengan seorang hakim pensiunan yang sudah membantu mempersempit beberapa perbedaan pendapat. Meski kedua pihak sepakat bahwa akses ‘secara wajar’ terhadap penasihat hukum merupakan kebutuhan konstitusional, mereka masih berbeda pendapat terkait detail pelaksanaannya. Jika tidak ada kesepakatan parsial hingga jam 5 sore, Kamis mendatang, hakim akan mengeluarkan putusan tanpa menjelaskan arah keputusan tersebut.
Kondisi Fasilitas ICE di Minnesota Menjadi Sorotan
Fasilitas yang terletak di Bishop Henry Whipple Federal Building ini telah menjadi pusat operasi ICE sekaligus lokasi unjuk rasa berkala. Kondisi penahanan di tempat ini kerap menuai kritikan. Anggota Kongres Demokrat dari Minnesota, Kelly Morrison, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di pusat penahanan. Saat berkunjung, ia menemukan tidak ada protokol yang diterapkan untuk mencegah penyebaran campak dari Texas ke Minnesota, terutama setelah adanya laporan kasus campak di pusat ICE utama di Texas.
Beberapa tahanan dari Minnesota, termasuk keluarga dengan anak-anak, pernah dipindahkan ke pusat di Texas dan kemudian kembali ke Minnesota setelah intervensi pengadilan. Morrison mengkritik operasi federal dengan sebutan “Operation Metro Surge” yang menurutnya bersifat kejam dan kacau. Ketidakmampuan atau ketidakinginan petugas federal memberikan informasi dasar mengenai operasional dan protokol juga menjadi sorotan utama.
Kontroversi Akses Anggota Kongres ke Fasilitas
Morrison bersama dua anggota Kongres lain, Ilhan Omar dan Angie Craig, sempat dilarang masuk saat mencoba melakukan kunjungan mendadak ke fasilitas ICE. Meskipun hakim federal sudah memerintahkan agar anggota Kongres dapat melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, upaya mereka tetap dihambat dan sempat mengalami penolakan selama puluhan menit.
Setelah berhasil masuk, Morrison melaporkan tidak ada perawatan medis yang memadai bagi tahanan. Demikian pula, Craig dan anggota Kongres Betty McCollum juga pernah dilarang berkunjung meski ada perintah pengadilan. Mereka menilai adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap imigran dan manipulasi politik yang mengabaikan hak-hak proses hukum para tahanan.
Tindakan Hukum Terhadap Pendukung Penegakan Imigrasi
Di luar pusat ICE, terjadi insiden vandal terhadap sebuah patung es bertuliskan “Prosecute ICE” di kompleks Minnesota State Capitol. Seorang pendukung kebijakan imigrasi keras merekam dirinya merusak patung tersebut dan kemudian ditangkap serta dijatuhi dakwaan kejahatan terkait kerusakan properti. Meski dibebaskan sambil menunggu persidangan, dia diperintahkan untuk menjauhi Capitol.
Pelaku sebelumnya juga pernah menghadapi tuduhan kekerasan terhadap petugas dan menerima rehabilitasi khusus sebagai bagian dari intervensi luas presiden sebelumnya terhadap terdakwa kasus kerusuhan Januari 6. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan mendalam di masyarakat terkait kebijakan imigrasi dan perlakuan terhadap fasilitas penahanan.
Hakim federal akan terus mengawasi perkembangan negosiasi antara pemerintah dan pengacara pembela HAM terkait hak pendampingan hukum bagi tahanan ICE di Minnesota. Fokus pengadilan adalah memastikan bahwa setiap orang yang menghadapi proses deportasi mendapatkan akses hukum yang adil dan sesuai konstitusi. Restrukturisasi kebijakan dan prosedur dalam fasilitas dipandang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses imigrasi di wilayah tersebut.
