Setelah melalui beberapa minggu konsultasi di Riyadh, Dewan Kepemimpinan Presidensial (Presidential Leadership Council/PLC) yang didukung Arab Saudi mengumumkan kabinet baru Yaman. Kabinet ini terdiri dari 35 anggota dengan latar belakang politik dan regional yang beragam, sebagai bagian dari upaya mengatasi perpecahan bangsa Arab tersebut.
Pengumuman kabinet baru terjadi setelah runtuhnya Dewan Transisi Selatan (STC) dan penarikan pasukan Uni Emirat Arab (UEA) dari wilayah selatan Yaman. Kelompok separatis yang didukung UEA sempat menguasai dua provinsi di perbatasan Saudi, yang memicu tindakan militer dari Riyadh dan menggarisbawahi ketegangan antara kekuatan regional utama tersebut.
Komposisi Kabinet dan Tantangan Anggaran
Kabinet terbaru berjumlah 35 anggota, meningkat 10 kursi dibanding kabinet sebelumnya. Anggota kabinet berasal dari berbagai disiplin dan latar belakang profesional seperti administrasi, ekonomi, hukum, dan akademik. Yaseen Al-Tamimi, peneliti politik Yaman, menilai ukuran kabinet yang besar ini menjadi praktik rekonsiliasi paksa untuk meredakan ketegangan antar kelompok dan wilayah.
Meskipun keberadaan banyak kementerian membebani anggaran negara yang terbatas, Al-Tamimi menyatakan bahwa situasi konflik saat ini menuntut kebijakan “appeasement” agar berbagai kekuatan politik merasakan keterwakilan. Pendekatan ini dianggap esensial agar mereka bersedia mendukung agenda pemerintah yang berupaya memperkuat otoritas negara.
Fokus Pemerintahan dan Dukungan Saudi
Perdana Menteri Shaya Mohsen al-Zindani menekankan bahwa pemerintahan baru akan berkonsentrasi pada peningkatan kondisi hidup rakyat, pemberantasan korupsi, pengembangan kinerja kelembagaan, serta usaha mengakhiri kontrol kelompok Houthi atas sebagian wilayah. Saat ini, PLC menguasai wilayah selatan dari pelabuhan Aden, sementara kelompok Houthi yang didukung Iran mengendalikan wilayah utara termasuk ibu kota Sanaa.
Menurut Muhammad Al-Samei, jurnalis politik di Taiz, keberhasilan kabinet baru bergantung pada komitmen politik kuat dari perdana menteri, PLC, dan berbagai kekuatan politik lain. Konsolidasi ini dibutuhkan untuk mengesampingkan konflik internal dan fokus pada pelayanan publik.
Dukungan finansial Arab Saudi juga sangat penting. Menteri Informasi Moammar al-Eryani mengungkapkan bahwa Riyadh siap membayar gaji seluruh pegawai negeri dan tentara di wilayah selatan selama setahun sebagai dasar restrukturisasi militer yang hanya akan tunduk kepada pemerintah pusat.
Upaya Restrukturisasi Keamanan
Wakil Menteri Luar Negeri Mustafa Noman menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah baru adalah restrukturisasi pasukan keamanan sehingga berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan. “Tanpa stabilitas keamanan, pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik, dan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda dan ISIS,” katanya.
Representasi Perempuan dalam Kabinet Baru
Kabinet ini juga menandai kemajuan dengan memasukkan tiga menteri perempuan. Afrah Al-Zuba dipercaya sebagai Menteri Perencanaan dan Kerjasama Internasional, Ishraq Al-Maqatri menjabat Menteri Urusan Hukum, dan Ahed Jaasous sebagai Menteri Negara untuk Urusan Perempuan. Aktivis hak asasi menganggap langkah ini sebagai sinyal positif dalam pengakuan terhadap partisipasi perempuan sebagai hak konstitusional, bukan sekadar simbolis.
Fatima Saleh, seorang lulusan universitas di Sanaa, menilai kehadiran menteri perempuan di kabinet ini adalah momen kebanggaan bagi wanita Yaman walaupun banyak kaum perempuan di utara Yaman masih menghadapi penindasan politik.
Reaksi Beragam di Wilayah Selatan
Di wilayah selatan Yaman, penerimaan publik terhadap kabinet baru cukup beragam. Separatis yang dipimpin STC tetap menuntut kedaulatan penuh dan menolak pemerintahan yang didukung Saudi tersebut. Aliansi suku di Hadramout pun menyatakan ketidaksetujuan terhadap kabinet baru dengan alasan belum ada solusi politik menyeluruh yang mengakomodasi semua isu.
Pada bulan Desember lalu, kelompok separatist yang didukung UEA sempat menguasai Hadramout dan al-Mahra hingga perbatasan Saudi, yang dianggap Riyadh sebagai ancaman. Pasukan yang didukung Saudi kemudian mengambil kembali sebagian besar wilayah tersebut.
Tantangan Menyatukan Kembali Yaman
Meskipun kabinet baru berisi perwakilan beragam wilayah dan kelompok politik, persatuan nasional menjadi tantangan utama. “Perang telah merusak kesatuan negara, dan pembagian antara selatan dan utara sudah berlangsung lama. Misi kabinet ini sangat berat untuk mengatasi hal tersebut,” ujar Al-Samei.
Keberhasilan pemerintah baru dalam memulihkan stabilitas di selatan sekaligus merebut kembali wilayah utara dari kelompok Houthi bisa menjadi titik balik bagi penyatuan Yaman.
Penolakan Kelompok Houthi
Kelompok Houthi belum mengakui legitimasi PLC, malah menyebut pemerintah yang didukung Saudi sebagai “tentara bayaran”. Seorang pejuang Houthi, Abdullah Ali, menyatakan bahwa legitimasi pemimpin harus diperoleh dari rakyat langsung, bukan melalui pengaruh PBB atau Arab Saudi. Dalam pandangannya, memerangi pemerintah yang “imposed” adalah kewajiban.
Pemerintahan baru dipandang sebagai ujian besar dalam situasi yang masih sarat konflik dan pembagian wilayah di negara tersebut. Kesuksesan kabinet ini sangat bergantung pada kemampuan mereka mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal serta mendapatkan dukungan finansial dan politik yang konsisten dari para pendukung regional seperti Arab Saudi.
