Kasus pemakzulan ketiga terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, kembali diajukan oleh sekelompok rohaniwan Katolik pada Senin lalu. Gugatan ini menjadi yang ketiga dalam kurun waktu lebih dari satu minggu dan menyoroti tuduhan korupsi serta pelanggaran serius selama masa jabatannya.
Sara Duterte, putri mantan presiden Rodrigo Duterte, sebelumnya telah menghadapi kasus pemakzulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat namun dibatalkan Mahkamah Agung karena masalah prosedural. Menurut konstitusi Filipina, setiap pengajuan pemakzulan akan memicu sidang di Senat, dan jika terbukti bersalah, Duterte dapat dilarang berpolitik dan kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2028.
Tuduhan Utama Pemakzulan
Dalam pengajuan terbaru, para penggugat menuduh Sara Duterte melakukan penggelapan dana negara setidaknya sebesar 10 juta dolar AS saat menjabat sebagai wakil presiden sekaligus sekretaris pendidikan. Reverend Joselito Sarabia yang mewakili kelompok pengajukan menyatakan bahwa tindakan mereka bukan benturan politik, melainkan dorongan moral untuk menuntut pertanggungjawaban dari Duterte. Ia menegaskan bahwa saatnya bagi Duterte untuk menjawab semua tuduhan tersebut.
Selain tuduhan korupsi, gugatan juga menyebutkan dugaan ancaman kematian terhadap Presiden Ferdinand Marcos yang dilontarkan Duterte dalam sebuah konferensi pers malam hari. Duterte membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa ucapannya telah disalahpahami.
Pendukung dan Pengaruh Politik
Dukungan terhadap pemakzulan ini datang dari tokoh-tokoh seperti Wakil Rakyat Leila de Lima yang percaya gugatan ini akan lolos pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat. De Lima sendiri memiliki sejarah panjang sebagai tahanan yang dituduh atas kasus narkoba yang dianggap sebagai bentuk penindasan politik oleh pemerintahan Duterte senior.
Dalam sepekan terakhir, beberapa kelompok masyarakat sipil Filipina serta koalisi kiri juga menyerahkan gugatan serupa terhadap Sara Duterte. Pengajuan ini muncul bersamaan dengan penolakan Dewan Kehakiman terhadap dua gugatan pemakzulan Presiden Marcos yang dinilai tidak memiliki bukti kuat untuk diproses lebih lanjut. Para analis politik menilai langkah pemakzulan terhadap Marcos kecil kemungkinannya berhasil mengingat dukungan mayoritas anggota dewan yang kuat.
Ketegangan Politik di Antara Sekutu Lama
Ketegangan antara Presiden Marcos dan Wakil Presiden Duterte meningkat sejak kemenangan telak mereka dalam pemilihan presiden sebelumnya. Hubungan yang dulu dekat itu kini berubah menjadi perseteruan politik terbuka. Sebagian pendukung Duterte menduga Marcos berada di balik penahanan Rodrigo Duterte di Mahkamah Pidana Internasional di Belanda atas tuduhan pembunuhan selama operasi pemberantasan narkoba yang kontroversial.
Berikut gambaran dinamika politik yang terjadi saat ini:
- Gugatan pemakzulan ketiga melawan Sara Duterte diajukan oleh kalangan rohaniwan.
- Tuduhan utama: penggelapan dana negara dan ancaman terhadap presiden.
- Sara Duterte sebelumnya pernah diajukan pemakzulan yang dibatalkan Mahkamah Agung.
- Wakil Rakyat Leila de Lima mendukung dan yakin gugatan ini akan diteruskan.
- Gugatan serupa diajukan kelompok masyarakat sipil dan koalisi kiri.
- Gugatan terhadap Presiden Marcos ditolak oleh Dewan Kehakiman.
- Tingginya dukungan politis membuat pemakzulan Marcos sulit.
- Konflik politik antara Marcos dan Duterte semakin memburuk sejak pemilu.
Pengajuan gugatan pemakzulan yang ketiga ini menjadi babak baru dalam dramatisasi politik Filipina yang akan terus menarik perhatian publik dan pengamat politik di kawasan. Proses hukum dan politik selanjutnya akan menentukan nasib dan karier politik Sara Duterte ke depan.
