Bangladesh menyelenggarakan pemilihan parlemen yang berpotensi mengubah lanskap politik setelah tahun-tahun ketidakstabilan. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina digulingkan oleh demonstrasi berdarah pada tahun lalu.
Lebih dari 127 juta pemilih memenuhi syarat untuk memilih dari total populasi sekitar 170 juta jiwa. Sebanyak 2.028 kandidat bersaing untuk merebut kursi legislatif nasional.
Rincian Pemilih dan Kandidat
Dari jumlah pemilih itu, terdapat sekitar 64,8 juta laki-laki dan 62,9 juta perempuan yang terdaftar. Selain itu, ada 1.234 pemilih transgender yang ikut berpartisipasi. Kelompok pemilih muda sangat menentukan karena sekitar 5 juta adalah pemilih pemula yang diharapkan memberi pengaruh besar.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan
Pemilu berlangsung di 42.779 tempat pemungutan suara dengan dukungan sekitar 800.000 petugas pemilu. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian, berjanji menjalankan pemilu secara bebas, adil, dan damai.
Pengamanan diperketat dengan penempatan sekitar 900.000 personel polisi dan petugas keamanan lain. Lebih dari 500 pengamat dan jurnalis asing hadir, termasuk perwakilan dari Uni Eropa dan Commonwealth.
Komposisi Parlemen dan Masa Jabatan
Parlemen Bangladesh beranggotakan 350 legislatif. Dari jumlah tersebut, 300 kursi dipilih secara langsung di konstituen tunggal, sedangkan 50 kursi disediakan khusus untuk perempuan. Setiap parlemen menjabat selama lima tahun.
Pada pemilu ini, pemungutan suara digelar di 299 konstituen, sedangkan satu konstituen mengalami penundaan akibat kematian salah satu kandidat.
Kontestasi Pemilu
Sebanyak 50 partai politik ambil bagian, namun partai Awami League yang pernah memerintah dilarang mengikuti pemilu. Pertarungan utama terjadi antara Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan koalisi sebelas partai yang diketuai oleh Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di negara ini.
BNP dipimpin oleh Tarique Rahman, putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, yang berpotensi menjadi pemimpin pemerintah baru. Sementara itu, koalisi yang dipimpin Jamaat-e-Islami juga diikuti oleh Partai Nasional Warga (NCP), yang dibentuk oleh para pemimpin mahasiswa dari gerakan tahun lalu.
Catatan Sejarah Pemilu
Ini merupakan pemilu ke-13 sejak kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Tiga pemilu terakhir di bawah Sheikh Hasina di tahun 2014, 2018, dan tahun lalu sangat kontroversial karena ada tuduhan kecurangan dan boikot dari lawan politik utama.
Sistem pemilu di Bangladesh menggunakan mekanisme first-past-the-post. Artinya, kandidat dengan suara terbanyak langsung menang. Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, partai atau koalisi harus meraih minimal 151 kursi di parlemen.
Data dan fakta ini menggambarkan kompleksitas serta pentingnya pemilu kali ini bagi masa depan Bangladesh. Pengawasan ketat dari dalam dan luar negeri menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang kredibel dan menciptakan stabilitas politik jangka panjang.
-
-
-
-
