Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan pendapatnya bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebaiknya mendapat pengampunan terkait kasus korupsi yang tengah dihadapinya. Dalam pernyataan yang disampaikannya di Gedung Putih pada Kamis, 12 Februari 2026, Trump menekankan bahwa Presiden Israel, Isaac Herzog, harus menggunakan kewenangannya untuk memberikan pengampunan tersebut.
Trump menilai sikap Herzog yang menolak memberikan pengampunan sebagai hal yang memalukan. Ia menduga keputusan Herzog ini dipengaruhi oleh ketakutan kehilangan kekuasaan di tengah situasi politik Israel saat ini. “Ia mengatakan sudah memberikan pengampunan lima kali sebelumnya, tapi kali ini enggan, mungkin karena takut kehilangan kekuasaannya,” tutur Trump kepada para wartawan di Oval Office, dikutip dari Anadolu pada Jum’at, 13 Februari 2026.
Benjamin Netanyahu resmi mengajukan permohonan pengampunan pada 30 November 2025. Ia berharap dibebaskan dari dakwaan korupsi tanpa harus mengakui kesalahan maupun mengundurkan diri dari jabatan politiknya. Namun, kantor Presiden Herzog menegaskan bahwa proses pemberian pengampunan tetap mengikuti prosedur hukum dan dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun. Permohonan tersebut tengah ditinjau oleh Kementerian Kehakiman Israel untuk mendapatkan pertimbangan hukum yang tepat sebelum Herzog membuat keputusan akhir.
Secara hukum di Israel, pengampunan dari presiden hanya dapat diberikan jika terdakwa mengakui kesalahan. Netanyahu sampai kini bersikeras membantah semua tuduhan yang diajukan dalam tiga kasus korupsi yang menimpanya, yaitu Kasus 1000, 2000, dan 4000. Ketiga perkara ini diajukan oleh Jaksa Agung Israel pada November 2019 dan menjadi fokus persidangan yang telah berlangsung sejak 2020.
Kasus 1000 berkaitan dengan tuduhan menerima hadiah mahal dari pengusaha kaya yang diduga untuk mendapatkan keuntungan politik. Kasus 2000 menyoal percakapan antara Netanyahu dengan penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth terkait pemberitaan yang mendukung dirinya. Sedangkan Kasus 4000 menyangkut dugaan pemberian regulasi menguntungkan kepada mantan pemilik Bezeq, Shaul Elovitch, sebagai imbalan liputan positif di situs berita Walla.
Selain proses hukum domestik, Netanyahu juga mendapat perhatian dunia internasional lewat surat perintah penangkapan yang dikeluarkan International Criminal Court pada November 2024. Penangkapan ini terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza sejak Oktober 2023. Lebih dari 71.000 orang, mayoritas wanita dan anak-anak, dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Pernyataan Donald Trump ini memicu sorotan besar karena mengangkat persoalan pengampunan terhadap pemimpin negara yang tengah menghadapi kasus hukum serius. Sikap Herzog yang menolak pengampunan dianggap sebagai wujud penegakan hukum yang independen dan demokratis. Namun, di sisi lain, tekanan politik dan opini publik di Israel terus memanas terkait persoalan hukum dan moral pimpinan negaranya.
Dalam konteks ini, pengampunan terhadap Netanyahu memiliki implikasi penting terhadap kredibilitas sistem hukum Israel dan stabilitas politik negara tersebut. Keputusan yang diambil nanti akan menjadi tolok ukur bagaimana negara menghadapi kasus korupsi di level tertinggi pemerintahan. Publik Israel juga terus menantikan proses hukum yang transparan dan adil agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.