Lebih dari lima juta orang telah kembali ke Afghanistan sejak kebijakan pemulangan paksa dari negara tetangga dimulai pada akhir tahun lalu. Kedatangan ribuan pendatang setiap hari membuat sistem bantuan kemanusiaan di Afghanistan menjadi sangat terbebani.
Negara ini menghadapi krisis kelaparan yang semakin parah akibat deportasi massal dari Pakistan dan Iran. Selain itu, pemotongan bantuan luar negeri dan krisis ekonomi turut memperburuk situasi.
Perwakilan badan pengungsi PBB untuk Afghanistan, Arafat Jamal, menyatakan keprihatinannya atas keberlanjutan gelombang pemulangan ini. Ia menyebutkan bahwa jumlah pengungsi yang kembali setara dengan sekitar 12 persen dari total populasi Afghanistan, menyebabkan adanya tekanan demografis besar-besaran.
Sepanjang tahun lalu, tercatat sekitar 2,9 juta orang kembali ke negara itu. Hingga saat ini, sudah ada tambahan 150 ribu pengungsi yang tiba kembali, menurut data UNHCR.
Upaya bantuan kemanusiaan sangat membutuhkan dana besar untuk mengatasi kebutuhan para pemulangan ini. Organisasi pengungsi PBB membutuhkan dana sebesar 216 juta dolar untuk mendukung program bantuan tahun ini.
Sayangnya, hingga kini pendanaan baru mencapai delapan persen dari angka kebutuhan tersebut. Kekurangan dana ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penyediaan layanan dasar bagi para pengungsi yang kembali.
Beban yang sangat berat ini mengancam kemampuan distribusi pangan dan layanan kesehatan dasar. Situasi ini berpotensi memperparah kondisi kemiskinan dan kelaparan yang sudah ada di Afghanistan.
Krisis ini menunjukkan bagaimana deportasi paksa dari negara tetangga sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi Afghanistan. Bantuan internasional yang memadai menjadi kunci untuk mencegah kehancuran lebih lanjut.
Pihak PBB mengimbau komunitas global serta donor untuk segera meningkatkan komitmen pendanaan. Dengan begitu, Afghanistan dapat menerima bantuan yang cukup untuk menyelamatkan jutaan jiwa yang terdampak.
Situasi di Afghanistan menjadi peringatan penting tentang konsekuensi kebijakan imigrasi dan deportasi secara besar-besaran. Pendekatan yang manusiawi dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi krisis ini secara efektif.
