India tengah berusaha keras mempertahankan kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat yang mendapat kritik keras. Para pengkritik menilai kesepakatan ini merupakan bentuk penyerahan yang merugikan India, terutama di tengah ketidakpastian akibat tarif proteksionis Presiden Donald Trump.
Kesepakatan yang diumumkan bulan ini telah mengguncang serikat petani India. Mereka khawatir impor murah dari AS akan membahayakan produsen lokal, mengingat lebih dari 700 juta orang di India bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah India sendiri menyatakan, perjanjian sementara ini akan selesai dan disepakati pada akhir Maret.
Kritik atas Target Pembelian AS
Salah satu poin paling kontroversial adalah niat India untuk membeli barang-barang AS senilai 500 miliar dolar dalam lima tahun ke depan. Padahal, pada tahun fiskal terakhir, impor tahunan India dari AS hanya sekitar 45 miliar dolar. Ajay Srivastava dari Global Trade Research Initiative menyatakan, "Meningkatkan pembelian tahunan menjadi 100 miliar dolar adalah hal yang tidak realistis."
Pembelian pesawat terbang menjadi bagian utama dari komitmen ini. Namun, meskipun ada kemungkinan perluasan pesanan pesawat Boeing oleh maskapai swasta, nilai pembelian tersebut tetap jauh di bawah target. Jika India menambah 200 pesawat Boeing dalam lima tahun ke depan, dengan harga sekitar 300 juta dolar per pesawat, totalnya sekitar 60 miliar dolar saja.
Ekonom seperti Shivaan Tandon menilai bahwa penggunaan kata "niat" dalam kesepakatan ini justru mengurangi risiko kegagalan. Target yang diformulasikan sebagai niat dan bukan komitmen formal memberi fleksibilitas bagi India jika gagal mencapai angka tersebut.
Ketidakpastian Akibat Kebijakan Tarif AS
Ketidakpastian di bawah pemerintahan Trump menjadi faktor besar dalam kesepakatan ini. Trump kerap berubah sikap dan mengancam menaikkan tarif jika merasa kesepakatan tidak berjalan sesuai keinginannya. Contohnya, dia sempat mengancam peningkatan tarif terhadap Korea Selatan karena kelambanan implementasi perjanjian dagang yang diumumkan sebelumnya.
Selain itu, pemerintah AS menghapus tarif 25 persen setelah India memberikan "komitmen" untuk menghentikan pembelian minyak Rusia. Namun, komitmen ini tidak tercantum dalam pernyataan bersama dan belum dikonfirmasi oleh pemerintah India.
Ambiguitas dalam Sumber Energi India
India menegaskan bahwa kebijakan energi didasarkan pada kepentingan nasional dan mengimpor minyak mentah dari berbagai sumber. Impor minyak Rusia telah turun dari puncak 2 juta barel per hari pertengahan tahun lalu menjadi sekitar 1,1 juta barel pada Januari.
Media lokal melaporkan bahwa perusahaan minyak milik negara di India telah mulai membeli minyak dari Venezuela untuk pengiriman April. Namun, belum jelas apakah impor minyak Rusia akan benar-benar berhenti.
Salah satu fokus adalah Nayara Energy, yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Rusia Rosneft, yang dilaporkan akan terus membeli sekitar 400.000 barel per hari. Hal ini menjadi potensi ketegangan karena pemerintahan Trump berencana mengawasi pembelian minyak India.
Analis Darren Tay dari BMI, bagian dari Fitch Solutions, mengungkapkan, "New Delhi menghindari konfirmasi penuh tentang penghentian impor dan menegaskan bahwa sumber energi dipilih berdasarkan harga dan ketersediaan, sehingga menunjukkan ketidakjelasan yang masih ada."
Dampak Politik dan Ekonomi
Kesepakatan ini dianggap masih terlalu rapuh dan dipenuhi kontroversi politik untuk mengubah prediksi pertumbuhan ekonomi India secara signifikan. Analis menilai, ketidakjelasan terkait komitmen, khususnya dalam pembelian barang dan sumber energi, membuat masa depan perjanjian ini penuh ketidakpastian.
India kini berada dalam posisi sulit menyeimbangkan kepentingan domestik dan tekanan dari Washington. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada dinamika politik kedua negara dan keberlanjutan tarif AS yang masih sangat tidak pasti.