Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan penerapan regulasi baru terhadap chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan pengguna lain dari risiko yang muncul akibat teknologi AI yang berkembang pesat.
Starmer menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan kebebasan penuh kepada platform teknologi tanpa pengawasan. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap chatbot Grok telah memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada platform yang bebas dari aturan.
Pengetatan Regulasi dan Perlindungan Anak
Pemerintah Inggris berencana menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan konten ilegal dihasilkan oleh AI tanpa sanksi. Regulasi ini akan mewajibkan penyedia chatbot untuk mematuhi Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Act) yang disahkan pada 2023 sebelum chatbot AI menjadi umum.
Selain itu, aturan baru ini mencakup batasan usia minimal untuk penggunaan platform media sosial. Fitur-fitur yang bersifat membuat ketagihan seperti "infinite scrolling" juga akan dibatasi, bersama dengan pembatasan akses anak-anak terhadap chatbot AI dan Virtual Private Networks (VPN).
Kasus Grok sebagai Pemicu Regulasi
Kontroversi yang melibatkan Grok, chatbot dari xAI milik Elon Musk, menjadi latar belakang penting. Grok sempat diselidiki karena dugaan penggunaannya untuk tindakan yang melanggar privasi perempuan dan anak perempuan. Setelah investigasi, xAI membatasi fungsi Grok untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.
Perlindungan Data dan Tanggung Jawab Perusahaan
Aturan baru juga mengharuskan perusahaan media sosial menyimpan data aktivitas anak yang meninggal dunia, kecuali jika aktivitas tersebut jelas tidak berkaitan dengan kematian. Ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan anak sekaligus membantu orang tua mengawasi penggunaan media sosial anak mereka.
Pandangan Ahli dan Percepatan Regulasi Teknologi
Menurut Alex Brown, kepala divisi Teknologi, Media, dan Telekomunikasi di firma hukum Simmons & Simmons, kebijakan ini tidak hanya mengatur konten yang dibuat pengguna, tapi juga desain dan perilaku teknologi itu sendiri. Hal ini menandakan perubahan pendekatan legislasi yang lebih komprehensif terhadap teknologi digital.
Menteri Teknologi Liz Kendall menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap perubahan teknologi yang sangat dinamis. Ia membandingkan perlunya regulasi teknologi yang rutin seperti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara agar aturan selalu relevan.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah UK tidak ingin menunggu lama dalam menangani isu ini. Selain memperketat aturan mengenai chatbot AI, mereka juga sedang mengkaji hasil konsultasi terkait penggunaan media sosial oleh anak muda. Upaya ini dirancang agar anak-anak dapat menikmati masa kecil yang aman dan memperoleh bekal yang tepat untuk menghadapi masa depan teknologi.
Langkah regulasi ini menandai upaya serius yang dilakukan Inggris dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Pemerintah bertekad agar inovasi teknologi tetap dapat berkembang, namun dengan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
-
-
-
-
