Serangan pesawat tanpa awak (drone) menghantam sebuah pasar di wilayah Kordofan, Sudan tengah, menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai puluhan lainnya. Insiden yang terjadi pada Minggu tersebut memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun akibat konflik bersenjata antara militer Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Kelompok hak asasi Emergency Lawyers menyatakan bahwa drone menyerang pasar di lokalitas Sudri, provinsi North Kordofan, saat ramai dikunjungi warga sipil. Mereka memperingatkan bahwa korban tewas kemungkinan akan terus bertambah karena kondisi yang sulit diakses untuk pertolongan darurat. Pernyataan resmi dari kelompok ini menyoroti penggunaan drone yang berulang kali dalam menyerang area padat penduduk sebagai bentuk pengabaian serius terhadap keselamatan warga sipil.
Kontroversi Tanggung Jawab Serangan
Emergency Lawyers melalui media sosial X mengklaim bahwa drone yang menyerang adalah milik militer Sudan. Namun, dua pejabat militer yang berbicara secara anonim menyangkal keterlibatan tentara dalam penargetan infrastruktur sipil tersebut. Mereka menegaskan bahwa militer tidak menargetkan pasar atau fasilitas warga dan menolak tuduhan tersebut.
Sebelumnya, serangan drone lain dekat kota Rahad, juga di North Kordofan, telah menewaskan sedikitnya 24 orang, termasuk delapan anak-anak, saat sebuah kendaraan membawa keluarga pengungsi menjadi sasaran. Insiden ini terjadi seminggu sebelum serangan pasar, yang juga mencakup penargetan konvoi bantuan dari World Food Program (WFP).
Dampak Konflik Berkepanjangan di Sudan
Pertempuran antara RSF dan militer Sudan telah menjadi perang terbuka sejak April tahun lalu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa perang ini telah menewaskan sekurang-kurangnya 40.000 jiwa dan memaksa 12 juta orang mengungsi dari rumah mereka. Namun, kelompok kemanusiaan meyakini angka kematian sesungguhnya jauh lebih tinggi karena sulitnya akses ke wilayah konflik yang luas dan terpencil.
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa wilayah Kordofan masih sangat tidak stabil dan menjadi pusat pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Kedua kubu perang juga dituduh melakukan berbagai kekejaman selama konflik, termasuk pelanggaran kemanusiaan.
Laporan Kengerian Kekerasan di Wilayah Darfur
Laporan terbaru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat lebih dari 6.000 orang terbunuh dalam tiga hari ketika RSF melancarkan serangan ganas di wilayah Darfur pada akhir Oktober. Serangan untuk menguasai kota el-Fasher, yang sebelumnya dikuasai militer, diwarnai oleh aksi kekejaman skala besar yang dianggap sebagai kejahatan perang dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Serangan ini menunjukkan eskalasi kekerasan yang semakin brutal dan memperburuk kondisi kemanusiaan di Sudan. PBB dan kelompok hak asasi terus mendesak agar segala bentuk serangan terhadap warga sipil segera dihentikan dan para pelaku kekerasan bertanggung jawab.
Perkembangan situasi di Kordofan dan wilayah lain di Sudan menjadi perhatian serius komunitas internasional. Penanganan krisis yang melibatkan bantuan kemanusiaan dan langkah diplomasi dinilai krusial untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak dan memulihkan stabilitas di negeri itu.
