Pemerintah Israel baru-baru ini mengesahkan rencana untuk menetapkan wilayah luas di Tepi Barat yang diduduki sebagai "properti negara". Kebijakan ini membalik beban pembuktian kepada warga Palestina untuk menunjukkan kepemilikan tanah mereka.
Langkah ini memperlemah hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak di kawasan. Banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai aneksasi de facto yang melanggar hukum internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Israel meningkatkan operasi militer, memperluas pemukiman ilegal, dan merenovasi rumah-rumah Palestina yang dianggap melanggar aturan. Tindakan agresif ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengambil alih lebih banyak wilayah milik Palestina.
Menurut data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), terdapat sekitar 37.135 warga Palestina yang mengalami pengusiran paksa di seluruh Tepi Barat selama tahun 2025, jumlah tertinggi yang pernah tercatat.
Pengungsian terbesar terjadi di tiga kamp pengungsi utara, yakni Jenin dengan 12.557 orang, Tulkarem 11.862 orang, dan Nur Shams 8.943 orang, sebagaimana dilaporkan oleh UNRWA.
Selain penggusuran akibat operasi militer, sekitar 3.773 warga juga kehilangan rumah akibat pembongkaran, kekerasan oleh pemukim ilegal, dan pembatasan akses yang diberlakukan oleh pihak Israel.
Wilayah dengan pengusiran paksa terbesar
Berikut adalah gubernur-gubernur di Tepi Barat yang mencatat jumlah pengusiran paksa paling tinggi:
- Ramallah dan el-Bireh: 870 orang
- Nablus dan Hebron menjadi wilayah lain dengan tingkat pengusiran signifikan
Mengapa Area C menjadi fokus banyak pembongkaran dan serangan?
Berdasarkan Perjanjian Oslo 1993, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C, dengan tujuan delegasi pengelolaan kepada Otoritas Palestina (PA) untuk lima tahun.
Area A, yang dikuasai penuh oleh PA, meliputi sekitar 18 persen wilayah Tepi Barat dan Area B sekitar 22 persen, di mana Israel mengendalikan keamanan eksternal.
Sementara itu, Area C mencakup 60 persen wilayah namun tetap berada di bawah kontrol penuh Israel, termasuk urusan keamanan, perencanaan, dan pembangunan.
Sebagian besar pembongkaran rumah dan serangan dari pemukim terjadi di Area C karena Israel jarang memberikan izin bangunan kepada warga Palestina di sana. Sebagian besar pembangunan kemudian dinyatakan ilegal dan rentan dibongkar.
Lonjakan serangan oleh pemukim Israel
Sejak peperangan Israel dengan Gaza pada Oktober 2023, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat meningkat pesat.
Data OCHA menunjukkan lebih dari 3.700 serangan oleh pemukim selama 28 bulan terakhir. Tahun 2025 tercatat 1.828 insiden serangan, meningkat dari 1.449 di 2024, rata-rata hampir lima insiden per hari.
Semua wilayah pemerintahan di Tepi Barat mengalami serangan oleh pemukim selama tahun tersebut. Ramallah dan el-Bireh menjadi wilayah dengan jumlah serangan tertinggi mencapai 523 kejadian, disusul Nablus 349 dan Hebron 309.
Siapa pemukim Israel?
Pemukim adalah warga negara Israel yang tinggal di komunitas Yahudi ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki sejak 1967.
Pemukiman ini didukung oleh pemerintah Israel terutama di era Benjamin Netanyahu yang memperluas pembangunan secara signifikan, meski bertentangan dengan Perjanjian Oslo yang mengatur pembekuan pembangunan pemukiman.
Saat ini, sekitar 600.000 hingga 750.000 pemukim tinggal di sekitar 250 pemukiman dan outpost di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, banyak di antaranya berlokasi di dekat kawasan penduduk Palestina, sehingga meningkatkan ketegangan dan membatasi pergerakan warga Palestina.
Kebijakan Israel yang terus memperluas kawasan pemukiman dan memperketat kendali di Area C memperparah krisis pengusiran paksa dan kekerasan terhadap warga Palestina. Data ini menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap hak-hak penduduk asli di Tepi Barat, serta tantangan serius bagi solusi damai dua negara yang berkelanjutan.
-
-
-
-
