Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali diangkat oleh Parlemen untuk membentuk Kabinet keduanya setelah kemenangan besar partainya dalam pemilu pekan lalu. Ia berambisi mengarahkan kebijakan Jepang ke kanan keras dengan mendukung peningkatan kekuatan militer dan penguatan nilai-nilai konservatif sosial.
Takaichi memanfaatkan penguasaan dua pertiga kursi di Dewan Rendah untuk memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mendorong agenda legislatif yang selama ini sulit lolos karena penolakan di Dewan Tinggi. Semua menteri sebelumnya diperkirakan akan dipertahankan untuk kontinuitas pemerintahan.
Kekuatan Supermayoritas dan Implikasinya
Penguasaan 310 dari 465 kursi memberikan Takaichi kesempatan mengendalikan komite-komite penting dan melewati rancangan undang-undang meski tidak didukung di Dewan Tinggi. Ia menargetkan revisi kebijakan militer guna meningkatkan kemampuan tempur dan memperluas ekspor senjata. Selain itu, kebijakan imigrasi akan diperketat dan aturan suksesi kekaisaran hanya untuk pria tetap dipertahankan.
Upaya revisi konstitusi pascaperang yang disusun di bawah pengaruh AS harus menunggu lebih dulu karena fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi harga-harga yang terus naik dan masalah kependudukan menurun. Takaichi berencana mengesahkan anggaran untuk menangani kenaikan biaya hidup dan memperjuangkan pengurangan pajak penjualan bahan makanan selama dua tahun.
Penanganan Inflasi dan Pengeluaran Fiskal
Takaichi menghadapi tantangan untuk menstabilkan daya beli masyarakat yang terkikis oleh kenaikan inflasi dan stagnasi upah. Usulan pengurangan pajak penjualan khusus bahan pangan diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga dalam jangka pendek. Namun, sejumlah ahli memperingatkan bahwa kebijakan fiskal yang longgar ini berpeluang memicu inflasi lebih jauh dan memperburuk defisit anggaran nasional Jepang.
Meningkatkan Hubungan dengan Amerika Serikat
Takaichi dipersiapkan untuk menggelar pertemuan penting dengan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan bulan depan. Trump sempat mendukung Takaichi menjelang pemilu Jepang, sementara pemerintah Jepang berkomitmen menyuntikkan modal ke dalam tiga proyek senilai 550 miliar dolar AS yang dijanjikan pada Oktober lalu. Proyek tersebut mencakup pembangkit gas alam di Ohio, fasilitas ekspor minyak mentah di Pantai Teluk AS, dan pabrik berlian sintetis.
Selain itu, Jepang mendapat tekanan untuk meningkatkan anggaran pertahanan tahunan. Pakar kebijakan Masato Kamikubo menyatakan bahwa publik Jepang mengharapkan Takaichi menjadi sosok yang tegas dalam menjaga keamanan nasional, terutama menghadapi dinamika hubungan dengan Amerika Serikat dan ketegangan regional.
Sikap Keras terhadap China
Pada November lalu, Takaichi menyuarakan kemungkinan tindakan militer Jepang jika China menyerang Taiwan, yang memprovokasi respons diplomatik dan ekonomi dari Beijing. Pernyataan ini mendapat dukungan dari masyarakat Jepang yang khawatir dengan agresivitas China yang meningkat. Dengan kemenangan besar, Takaichi berpotensi mengadopsi sikap lebih hawkish terhadap China dalam kebijakan luar negeri.
Selain itu, ia berupaya mendapatkan dukungan untuk mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial—tempat pemujaan bagi tentara Jepang yang gugur dalam perang, yang dianggap oleh negara tetangga sebagai simbol kurangnya penyesalan atas masa lalu agresif Jepang.
Penguatan Militer dan Kebijakan Pertahanan
Takaichi menargetkan revisi kebijakan pertahanan sampai Desember untuk memperkuat militer Jepang, termasuk penghapusan larangan ekspor senjata mematikan dan kemungkinan pengembangan kapal selam berbahan nuklir. Selain itu, dia ingin memperkuat kemampuan intelijen dan mendirikan lembaga nasional yang bekerja sama lebih erat dengan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.
Pemerintahannya mendukung undang-undang anti-spionase yang terutama menargetkan mata-mata asal China, meski ada kekhawatiran hukum tersebut dapat membatasi hak sipil warga Jepang.
Kebijakan Imigrasi dan Nilai Keluarga Tradisional
Di bidang sosial, Takaichi mendorong kebijakan yang lebih ketat pada imigrasi dan warga asing, yang mendapat dukungan dari masyarakat yang semakin resah dengan masuknya tenaga kerja asing. Pemerintahannya baru-baru ini menyetujui aturan lebih ketat terkait status residensi permanen dan naturalisasi, serta memperketat penanganan pajak dan jaminan sosial.
Secara kultural, ia menentang pengesahan pernikahan sesama jenis dan mendukung aturan suksesi kekaisaran hanya bagi pria. Ia juga tidak setuju dengan revisi hukum sipil abad ke-19 yang memungkinkan penggunaan nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah, karena hal itu menekan wanita untuk tetap melepaskan nama keluarganya. Sebagai gantinya, Takaichi mengusulkan undang-undang agar nama gadis tetap bisa digunakan sebagai alias.
Dengan mandat kuat dari parlemen, Takaichi berpeluang mengubah arah kebijakan Jepang secara signifikan ke arah konservatif dan nasionalis. Namun, fokus jangka pendeknya tetap pada penanganan ekonomi dan stabilitas sosial yang sedang menghadapi berbagai tekanan internal dan eksternal.
