Pemerintah Kolombia akan melanjutkan pembicaraan damai dengan kelompok kriminal kuat Gulf Clan, atau yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Diri Gaitanist (ECG), setelah jeda sementara yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Pengumuman ini muncul setelah Gulf Clan menyatakan kekhawatiran terkait kesepakatan baru antara pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat.
Penangguhan pembicaraan terjadi menyusul pertemuan antara Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dengan Presiden AS, Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Petro menyetujui penekanan terhadap tiga “raja narkoba” yang dianggap sebagai target utama pemerintah, termasuk pemimpin Gulf Clan, Jobanis de Jesus Avila Villadiego alias Chiquito Malo.
Gulf Clan menghentikan sementara negosiasi hingga ada kejelasan mengenai tindakan pemerintah, yang dianggap dapat mengancam posisi mereka. Namun, kedua pihak menyatakan bahwa hambatan tersebut telah berhasil diatasi dan pembicaraan akan dilanjutkan dengan mediasi dari Gereja Katolik serta pemerintah Qatar, Spanyol, Norwegia, dan Swiss.
Gulf Clan merupakan salah satu kelompok bersenjata terbesar di Kolombia dengan sekitar 9.000 anggota. Kelompok ini merupakan bagian dari konflik internal selama enam dekade yang melibatkan kelompok kriminal, pemberontak sayap kiri, pasukan pemerintah, dan paramiliter kanan. Pada Desember lalu, AS menetapkan Gulf Clan sebagai organisasi teroris asing.
Hubungan antara Presiden Petro dan Trump sempat memanas karena tekanan AS agar Kolombia bertindak lebih keras terhadap kartel narkoba. Trump bahkan pernah mengancam menyerang Kolombia. Namun, hubungan kedua pemimpin membaik setelah kunjungan Petro ke Gedung Putih pada awal Februari.
Pendekatan pemerintahan Petro berbeda dari pendahulunya yang lebih militeristis. Ia memperkenalkan program “Perdamaian Total” yang mengajak kelompok bersenjata dan jaringan kriminal untuk berdialog. Meski begitu, pembicaraan damai beberapa kali terhambat akibat kekerasan yang meningkat.
Sebagai contoh, pada Januari, kerusuhan di perbatasan dengan Venezuela yang melibatkan kelompok seperti Tentara Pembebasan Nasional (ELN) memaksa penangguhan pembicaraan dengan ELN. Petro juga mendapatkan tekanan dari pihak kanan agar memastikan keadilan bagi korban perdagangan narkoba.
Pemerintah secara konsisten membantah tuduhan tidak cukup melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba. Petro menegaskan efektivitasnya melalui penangkapan besar, seperti penyitaan 14 ton kokain beberapa waktu lalu.
Persaingan untuk menguasai jalur narkoba semakin memanas sejak perjanjian damai dengan FARC tahun 2016. Pembubaran FARC meninggalkan kekosongan kekuasaan yang coba diisi oleh organisasi narkoba lainnya.
Isu penanganan konflik internal ini akan menjadi fokus utama dalam pemilihan presiden Kolombia yang berlangsung Mei mendatang. Karena Petro dibatasi hanya menjabat satu periode penuh secara berurutan, ia tidak akan mencalonkan diri kembali.
